Seorang pengunjuk rasa ditahan oleh tentara Thailand selama demonstrasi anti-kudeta di Monumen Kemenangan di Bangkok, Thailand (24/5). Junta militer Thailand juga melengserkan kepala polisi dan menonaktifikan kantor perdana menteri. AP/Wason Wanichakorn
TEMPO.CO, Bangkok – Mantan Menteri Pendidikan Chaturon Chaisang bakal menghadapi tuduhan dengan ancaman hukuman 14 tahun penjara karena dianggap menentang junta militer yang kini tengah menguasai pemerintahan Thailand. Chaturon akan menghadapi tiga tuduhan sekaligus. (Baca: Kritik di Facebook, Junta Tahan Editor Majalah)
“Jika terbukti bersalah, Chaturon menghadapi 7 tahun penjara karena menghasut kerusuhan, 5 tahun karena melanggar undang-undang komputer, dan 2 tahun karena mengabaikan panggilan,” kata Narinpong Jinapak, pengacara Chaturon, kepada AFP, seperti dikutip dari Channel News Asia, Senin, 4 Agustus 2014.
Sebelumnya, pada 27 Mei lalu, lima hari setelah militer merebut kekuasaan dan menangkap ratusan pembangkang, Chaturon juga turut ditangkap. Ia dibebaskan tak lama kemudian tapi kini kembali menghadapi tuduhan yang lebih berat.
Chaturon bergabung dengan aktivis antikudeta terkemuka, Sombat Boonngamanon, yang telah didakwa lebih dulu pada Juni lalu dan kini telah dibebaskan dengan jaminan. (Baca: Thailand Kerahkan Militer untuk Tangkal Demonstran)
Situasi Thailand memang memanas sejak junta militer mengambil alih pemerintahan Thailand pada 22 Mei lalu. Sejumlah siaran radio dan televisi sempat dilarang tayang. Ratusan pejabat politik pun, termasuk mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra, ditangkap.
