TEMPO Interaktif, Bagdad:Sidang Majelis Transisional Irak Rabu (6/4) memilih mantan pemimpin pemberontak Kurdi, Jalal Talabani, sebagai Presiden Irak. Talabani adalah orang Kurdi pertama yang menjadi kepala negara sepanjang sejarah negeri ini.Dalam pemilihan di parlemen, dari 257 suara (total anggota parlemen 275 orang), Talabani merebut 227 suara, sedangkan 30 suara lainnya memilih abstain. Sidang juga memilih dua wakil presiden, masing-masing politisi Syiah, Adel Abdel Mahdi dan Ghazi al-Yawar kini presiden sementara -- mewakili kelompok Arab Sunni. Terpilihnya Dewan Presiden itu mengakhiri tarik ulur perebutan kekuasaan antara dua kelompok yang mendominasi Majelis atau parlemen, yaitu Syiah dan Kurdi, sejak pemilihan umum 30 Januari lalu. Dalam dua sidang Majelis terdahulu, kedua kelompok belum mencapai kesepakatan sehingga sidang tidak berhasil memilih presiden. Bahkan, Ketua parlemen baru bisa dipilih pada sidang Minggu (3/4). "Kami senang karena presiden terpilih Irak yang pertama berasal dari komunitas yang selama ini tertekan," kata anggota parlemen Syiah, Hussein Shahrastani.Setelah presiden terpilih, pemerintahan baru diharapkan terbentuk pekan depan. Menurut ketentuan, Dewan Presiden menunjuk nama calon Perdana Menteri dan kabinet untuk dimintai persetujuan Majelis.Politisi Kurdi yang juga Menteri Luar Negeri interim Hosyar Zebari mengatakan nama yang akan diajukan Talabani sebagai Perdana Menteri adalah Ibrahim Jaafari, mewakili kelompok Syiah yang tergabung dalam Aliansi Irak Bersatu. Menurut Zebari, penunjukkan seorang wakil presiden dari kelompok Sunni merupakan upaya parlemen merangkul mereka yang memboikot pemilihan umum lalu. Pemilihan itu diharapkan meredam aksi kekerasan yang diakukan gerilyawan Sunni.Upaya merangkul Sunni juga dibuktikan dengan pemilihan Hajem al-Hassani sebagai ketua parlemen. Kendati demikian, pemilihan itu sempat tertunda karena kelompok Syiah menolak beberapa nama yang diajukan Sunni dalam sidang kedua pada 29 Maret lalu. Ketika itu, Syiah menuding calon Sunni adalah orang-orang yang memiliki hubungan dengan Partai Ba'ath, yang berkuasa di masa Saddam. Sedang Sunni merasa mereka terlalu didikte oleh Syiah dan Kurdi.Selain mendapat jabatan Ketua Parlemen dan Wakil Presiden, kelompok Sunni juga akan mendapat jatah satu wakil Perdana Menteri dan empat hingga enam pos menteri. "Kami ingin melibatkan mereka dan memberi posisi yang penting," kata Zebari.Setelah pemerintahan terbentuk, agenda demokrasi selanjutnya adalah menyusun rancangan konstitusi yang hasilnya akan dimintai persetujuan rakyat melalui referendum pada Agustus mendatang. Berdasarkan konstitusi itu, pemerintah akan menggelar pemilihan umum Desember.Namun, Ketua Parlemen al-Hassani mengatakan jadwal itu kemungkinan molor hingga enam bulan jika kelompok-kelompok di parlemen masih menunjukkan performa yang lamban dalam bernegosiasi. Padahal, menurut jadwal, pemerintah baru seharusnya mulai bekerja awal bulan ini.Dari penjara Bagdad dilaporkan, mantan Presiden Saddam Hussein dan 11 mantan pejabat utamanya mengikuti sidang parlemen melalui siaran televisi. "Kami sediakan televisi agar dia tahu bahwa pemimpin muncul setelah dipilih, bukan melalui kudeta," kata Menteri HAM Bakhtiar Amin.Adek, BBC/AFP/AP