TEMPO.CO, Bangkok - Jam malam yang diberlakukan di seluruh Thailand pada Kamis menyusul kudeta oleh militer berdampak bagi turis asing yang sudah terlanjur berada di negara itu. Aktivitas turis sangat terbatas, umumnya karena alasan keamanan dan sulitnya transportasi.

Pada malam hari, resor wisata seolah menjadi kota mati karena tak ada aktivitas apa pun. Restoran dan klub malam tutup begitu jarum jam mendekati angka sepuluh, memaksa mereka untuk tetap berada di kamarnya. Kini, mereka waswas karena akses Internet akan dibatasi, begitu juga akses pada situs jejaring sosial.

Sejak kudeta, turis asing menggunakan Twitter untuk laporkan kondisi terkini di Thailand. Salah satunya, mereka menceritakan Khao San Road yang selama ini menjadi tempat berkumpul backpacker dari berbagai negara menjadi bak kota hantu. "Chiang Mai sebagian besar tutup. Bar tak beroperasi, sangat sedikit taksi," tulis Derek Neumeier, seorang turis Kanada menulis melalui akun Twitter-nya.

Namun militer Thailand tetap menjamin akan melindungi keselamatan mereka. Wisatawan yang datang malam hari setelah pukul 22.00 akan dikawal kendaraan militer dari bandara menuju hotel. Otoritas Pariwisata menyatakan sebanyak 6.000 kendaraan akan tersedia di Bandara Suvarnabhumi, Bangkok, untuk membantu wisatawan mencapai hotel mereka.

Seperti dalam kudeta sebelumnya, wisatawan tetap akan diizinkan untuk bergerak di antara bandara dan hotel tempat mereka tinggal selama di Negeri Gajah Putih, menurut seorang juru bicara militer.

Kementerian Luar Negeri memperingatkan wisatawan untuk waspada karena ada peningkatan risiko kesulitan. Sejauh ini tidak ada daftar yang direkomendasikan sebagai zona bebas jam malam di Thailand.

"Ada risiko dari reaksi kekerasan terhadap pengumuman Angkatan Darat. Kami menyarankan Anda ekstra hati-hati dan tetap waspada," kata pernyataan mereka. Wisatawan juga diimbau untuk menghindari kerumunan massa seperti lokasi unjuk rasa, pertemuan politik, dan pawai.

Militer mengambil alih kekuasaan dari tangan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra, setelah tak ada titik temu antara dua kubu yang bertikai. Kudeta ini mengundang kecaman dunia internasional.

Pentagon mengumumkan akan meninjau ulang kerja sama militer dengan Thailand. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry mengatakan tidak ada pembenaran untuk pengambilalihan kekuasaan tersebut. Ia menambahkan kudeta akan menimbulkan "implikasi negatif" bagi hubungan AS-Thailand.

William Hague, Menteri Luar Negeri Inggris, mendesak Thailand untuk menetapkan "jadwal cepat" pengembalian kekuasaan pada pemerintahan sipil yang terpilih secara demokratis. "Inggris mendesak pemulihan pemerintahan sipil yang telah dipilih secara demokratis, melayani kepentingan rakyat, dan memenuhi kewajiban HAM," katanya.

Ravina Shamdasani, juru bicara Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, memperingatkan penguasa sementara Thailand, bahwa mereka tidak bisa bertindak dengan impunitas meskipun mengambil kekuatan yang luar biasa. "Kami mendesak pihak berwenang untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menjamin hak-hak asasi manusia dihormati," ujar Shamdasani.

AP | TELEGRAPH | INDAH P.