Demonstran anti-pemerintah mengibarkan bendera nasional Thailand saat reli di pusat kota Bangkok, Thailand (9/5). Yingluck Dituduh menelantarkan program beras, kebijakan unggulan pemerintahannya sehingga menjadi rawan korupsi. (AP/Vincent Thian)
TEMPO.CO, Bangkok - Kepala Angkatan Darat Thailand Jenderal Prayut Chan-ocha mengingatkan tentara bisa menggunakan kekuatannya untuk memadamkan kekerasan politik setelah tiga demonstran anti-pemerintah tewas dalam serangan granat di Bangkok.
"Saya ingin mengingatkan setiap kelompok, terutama mereka yang menggunakan kekerasan dan senjata terhadap warga sipil tak berdosa, untuk berhenti sekarang. Jika kekerasan terus terjadi, militer mungkin akan keluar untuk memulihkan perdamaian dan ketertiban," kata Prayut, yang jarang berkomentar keras, Kamis, 15 Mei 2014.
Pernyataan resmi ini diikuti seruan agar pemilihan pemilu Juli ditunda karena terjadi kerusuhan.
Sebelumnya, penyerang tak dikenal melemparkan dua granat ke sebuah kamp demonstran di Monumen Demokrasi dan diikuti oleh suara tembakan, Kamis, 15 Mei 2014. Tim Penanganan Darurat Erawan Bangkok mengatakan tiga orang tewas dan 23 terluka akibat insiden itu. (Baca: Serangan Granat di Bangkok, 2 Pengunjuk Rasa Tewas)
Pertumpahan darah terbaru muncul setelah demonstran mendorong penunjukan perdana menteri yang bukan dari Partai Pheu Thai, partai penyokong Perdana Menteri Yingluck Shinawatra. Yingluck adalah adik Thaksin Shinawatra, bekas Perdana Menteri yang terguling oleh kudeta militer 2006.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi melengserkan Yingluck dari kursinya setelah ada dugaan korupsi dalam kasus kebijakan mengenai beras. Oposisi meminta pengganti Yingluck berasal dari kelompok di luar pendukung Thaksin. Namun Pheu Thai tetap mengganti Yingluck dengan kadernya, Niwattumrong Boonsongpaisan. (Baca: Demonstran Thailand Inginkan Pemerintahan Baru)
