TEMPO.CO , Hanoi - Ketegangan di Laut Cina Selatan antara Cina dengan sejumlah negara Asia Tenggara membayang-bayangi agenda dalam Konferensi Tingkat Tinggi Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (KTT ASEAN) yang dibuka kemarin di Nay Pyi Taw, Myanmar.
Presiden Filipina Benigno Aquino Jr. meminta dukungan untuk menyelesaikan konflik lautnya dengan Cina melalui arbitrase internasional. "Kami tidak bisa hanya mengandalkan dialog antara dua negara untuk menyelesaikan isu yang berdampak pada negara lainnya di kawasan," kata dia, Ahad, 11 Mei 2014. (Baca: Sengketa Laut Cina Selatan, Vietnam Demo Cina)
Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung membahas persoalan senada dan mengecam pembangunan kilang minyak oleh Cina di perairan yang disengketakan oleh kedua negara. Dia menyatakan, sejak 1 Mei lalu, Cina menempatkan sedikitnya 80 unit kapal perang dan pesawat untuk mengawal pembangunan rig yang masuk dalam paparan benua dan zona ekonomi eksklusif Vietnam berdasarkan Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982.
"Vietnam telah menahan diri, menunjukkan segala niat baik, menggunakan seluruh saluran diplomatik serta protes menuntut Cina menarik kapal militer dan rig minyaknya dari perairan Vietnam," kata Dung, dalam pidatonya di Nay Pyi Taw.
Namun Cina menganggap kecaman itu sebagai upaya merusak hubungan dengan ASEAN. "Cina selalu menentang upaya negara-negara tertentu untuk menggunakan isu Laut Selatan untuk mengganggu keseluruhan persahabatan dan kerja sama antara Cina dan ASEAN," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hu Chunying, seperti dikutip Reuters.
Ketegangan antara Hanoi dan Beijing pada muncul pekan lalu ketika China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) memindahkan rig minyak senilai US$ 1 miliar ke perairan yang dianggap sebagai daerah zona ekonomi eksklusif Vietnam.
Sebelumnya, Filipina menangkap 11 nelayan Cina yang kedapatan membawa 350 penyu hijau, yang dianggap hewan langka, dari perairan yang disengketakan. Selain Vietnam dan Filipina, negara ASEAN lainnya yang mengklaim hak atas Laut Cina Selatan adalah Malaysia dan Brunei Darussalam. (Baca: Indonesia-Filipina Bahas Konflik Laut Cina Selatan)
Koalisi Desak Pemimpin ASEAN Sukseskan Perjanjian Plastik Global untuk Akhiri Pencemaran
10 hari lalu
Koalisi Desak Pemimpin ASEAN Sukseskan Perjanjian Plastik Global untuk Akhiri Pencemaran
TEMPO, Jakarta- Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil mendesak pemimpin ASEAN untuk mengambil sikap tegas dalam negosiasi yang sedang berlangsung untuk mengembangkan instrumen hukum internasional yang mengikat demi mengatasi pencemaran plastik, termasuk di lingkungan laut.
