Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra. (AP Photo/Sakchai Lalit)
TEMPO.CO, Bangkok - Pengadilan Tinggi Thailand diperkirakan akan mencopot jabatan Yingluck Shinawatra sebagai Perdana Menteri terkait dengan kasus penyalahgunaan kekuasaan. Selain Yingluck, pengadilan juga berencana menghapus beberapa atau semua kabinet.
Keputusan ini baru dibuat setelah berbulan-bulan lamanya terjadi kebuntuan politik di negara itu. Bahkan, sejumlah pengunjuk rasa telah memaksa Yinglcuk untuk turun dari jabatannya sejak November 2013.
Lalu, pada pemilihan umum singkat yang diadakan di Thailand Februari lalu, pengunjuk rasa kembali protes atas hasil akhir pemilu karena partai Yingluck mendapat suara terbanyak. Hasil pemilu itu kemudian dibatalkan karena diduga ada kecurangan.
Di sisi lain, jika putusan pengadilan ditetapkan, maka akan terjadi kekosongan politik di negara itu. Diperkirakan Yingluck akan digantikan oleh wakil perdana menteri sesuai putusan pengadilan.
Yingluck akan disidang ihwal dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam penggantian Kepala Keamanan Nasional Thawil Pliensri, Rabu sore, 7 Mei 2014, waktu setempat. Namun, hingga panggilan kemarin, Yingluck membantah bahwa ia telah melakukan kesalahan.
