Seorang panitia pemilihan menunjukkan surat suara yang akan dipergunakan pada referendum di sebuah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Simferopol, Crimea (15/3). Pemimpin Pro-Rusia melakukan persiapan jelang referendum yang akan berlangsung pada hari Ahad (16/3). REUTERS/David Mdzinarishvili
Dilkutip dari Xinhua, Presiden Rusia Vladimir Putin melalui laman resmi pemerintahan Kremlin, menyatakan bahwa hasil referendum tersebut telah sepenuhnya mematuhi hukum internasional. Bahkan, Putin juga mengklaim bahwa pemantauan untuk referendum ini telah mencakup seluruh wilayah Ukraina.
Meskipun memiliki penilaian yang berbeda mengenai situasi di Crimea, kedua pemimpin negara ini sepakat untuk terus mencari cara memberi bantuan agar Ukraina mencapai kestabilannya.
Melalui percakapan telepon dengan Menlu AS John Kerry, Menlu Rusia Sergei Lavrov meminta AS untuk menempatkan pengaruhnya pada otoritas Kiev agar membantu menghentikan pelanggaran hukum massa dan kesewenang-wenangan terhadap penduduk berbahasa Rusia di Crimea.
Namun demikian, juru bicara Gedung Putih, Jay Carney, justru menolak permintaan ini. Ia mengatakan, “Tidak ada keputusan apa pun yang akan dibuat tentang masa depan (Crimea) Ukraina tanpa (naungan) pemerintah Ukraina."
Referendum Crimea telah digelar. Hasilnya menunjukkan bahwa 95,5 persen warga Crimea ingin menjadi bagian dari Rusia. Di lain pihak, 3,5 persen menyatakan ingin tetap bergabung dengan Ukraina, sedangkan 1 persen suara sisanya merupakan suara tidak sah.
