Sejumlah polisi anti huru-hara berlutut ketika meminta maaf kepada warga Lviv karena telah ambil bagian dalam operasi menentang para pengunjuk rasa anti pemerintahan di Kiev, dalam sebuah aksi demo di Lviv, Ukraina, Senin (24/2). REUTERS/Roman Baluk
TEMPO.CO, Moskow - Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan hari Senin bahwa pemerintah baru Ukraina "dibentuk dengan metode diktator dan teroris". Salah satu indikasinya, kata sumber di Moskow, adalah dengan menekan oposisi di daerah yang masih setia pada presiden terguling Viktor Yanukovych.
Pernyataan ini menyusul pelengseran Yanukovych selama akhir pekan lalu. Pada hari Minggu, anggota parlemen juga mencabut serangkaian undang-undang yang diadopsi oleh pemerintah sebelumnya, termasuk UU yang mengakui Rusia sebagai bahasa resmi di daerah di mana setidaknya 10 persen dari populasinya berbahasa Rusia.
Moskow menyatakan keraguan tentang legitimasi tindakan parlemen ini, mengatakan bahwa anggota parlemen mengaduk-aduk aturan hukum, termasuk yang dirancang untuk melindungi hak-hak etnis Rusia dan minoritas nasional lainnya yang tinggal di Ukraina.
"Para pemimpin baru menggunakan cara diktator dan kadang-kadang metode teroris untuk menekan warga yang loyal di berbagai daerah di Ukraina," kata Kementerian Luar Negeri Rusia dalam sebuah pernyataan. "Dalam aturan baru, bahasa Rusia menjadi bahasa terlarang, pembersihan partai dan organisasi, serta media yang tak loyal, serta menghilangkan pembatasan pada propaganda ideologi neo-Nazi."
Rusia juga mengungkapkan keprihatinan yang mendalam terkait bentrokan bersenjata antara kubu ekstra kanan dengan aparat menegak hukum yang membela warga negara yang cinta damai dan negara. "Militan menolak untuk melucuti senjata, mereka menolak untuk meninggalkan jalan-jalan di kota yang secara de-facto di bawah kendali mereka, untuk membebaskan gedung administrasi dan menghentikan kekerasan," kata pernyataan itu .
Moskow juga menyerukan reformasi konstitusi, sejalan dengan kesepakatan rekonsiliasi baru-baru ini, yang ditandatangani tak lama sebelum parlemen melengserkan Yanukovych.
