Polandia Selidiki Informasi Baru Soal Penjara CIA

Reporter

Editor

Abdul Manan

Sabtu, 25 Januari 2014 04:59 WIB

Lambang Central Intelligence Agency (CIA), badan intelijen Amerika, yang terdapat di Lobi Markas Besar CIA di Langley. cia.gov

TEMPO.CO , Krakov: Jaksa Polandia sedang menyelidiki dugaan adanya penjara rahasia yang dioperasikan Dinas Rahasia AS, Central Intelligence Agency (CIA) di sebuah hutan di negara ini. Dalam pernyataannya, Jumat 24 Januari 2014, mereka akan mempelajari sebuah laporan surat kabar yang memberi kabar baru tentang penjara rahasia CIA, yang kerap disebut sebagai "black site" itu.

Kelompok hak asasi manusia dan pengacara mempersoalkan selama bertahun-tahun soal Polandia yang memperbolehkan CIA menggunakan situs, sebuah akademi pelatihan intelijen yang berada di timur laut Polandia, untuk menahan dan menginterogasi orang yang dicurigai sebagai pemimpin Al Qaeda.

Surat kabar Washington Post mengutip mantan perwira CIA mengatakan, badan mata-mata Amerika Serikat membayar US$ 15 juta untuk intelijen Polandia pada tahun 2003 untuk penggunaan situs tersebut, dan uangnya diserahkan secara tunai dalam dua kardus.

Piotr Kosmaty, juru bicara jaksa di Kota Krakow Polandia yang mengejar adanya penyelidikan kriminal atas dugaan adanya fasilitas itu, mengatakan bahwa mungkin saja laporan surat kabar mengenai situs itu berisi bukti-bukti tentang kasus itu .

"Dalam perjalanan dari investigasi yang sedang berlangsung , kita akan menganalisis artikel di Washington Post ini dan akan memasukkannya dalam penyelidikan kami," kata Kosmaty Reuters.

Dalam artikel Washington Post, CIA menolak berkomentar soal penjara rahasia mereka di Polandia.

Kasus tersebut masuk ke jantung program "rendisi luar biasa" CIA di mana tersangka militan al Qaeda dipindahkan ke seluruh dunia dan mengalami teknik interogasi yang disebut aktivis hak asasi manusia sebagai penyiksaan.

Hal ini juga bergema di Polandia karena akan menjadi kejahatan jika pejabatnya terbukti berkolusi, dengan berbagai cara, dalam penahanan ilegal atau penyiksaan oleh CIA. Politisi Polandia yang memegang posisi puncak pada saat itu bisa dituntut karena kejahatan ini.

Pejabat Polandia telah membantah adanya penjara rahasia CIA di tanah mereka. Menteri Luar Negeri Radoslaw Sikorski, saat ditanya oleh wartawan pada hari Jumat 24 Januari 2014 tentang laporan terbaru ini, menolak untuk mengomentari apa yang dia katakan sebagai "spekulasi."

Aktivis hak asasi manusia mengatakan bahwa jaksa Polandia telah memiliki bukti kuat tentang adanya penjara rahasia dan peran yang dimainkan pejabat Polandia. Tapi mereka menuduh pihak berwenang menunda penuntutan karena bisa berujung pada kemungkinan kejatuhan politik.

Penyelidikan telah berjalan selama lima tahun, dengan tidak ada tanda-tanda ada kemajuan yang dihasilkan. Jaksa menyangkal telah memperlambat jalannya penyelidikan ini, namun mereka mengakui bahwa ini kasus rumit dan memakan waktu.

Reuters | Abdul Manan



Berita Lainnya



Kairo Dihantam Dua Ledakan Bom, 5 Tewas
Kepala Desa di India Jadi Otak Pemerkosaan
Jumlah Korban Badai Lingling di Filipina Meningkat
Snowden: Kembali ke Amerika Solusi Terbaik
Pentagon Izinkan Personel Militernya Berjilbab

Berita terkait

Indonesia Sumbang 1,09 Persen Kasus Covid-19 Dunia

7 Februari 2021

Indonesia Sumbang 1,09 Persen Kasus Covid-19 Dunia

Indonesia saat ini menempati urutan ke-19 kasus sebaran Covid-19 dari 192 negara.

Baca Selengkapnya

Orient Riwu Kore Mengaku Ikut Pilkada Sabu Raijua karena Amanat Orang Tua

6 Februari 2021

Orient Riwu Kore Mengaku Ikut Pilkada Sabu Raijua karena Amanat Orang Tua

Bupati Sabu Raijua terpilih, Orient Riwu Kore, mengungkapkan alasannya mengikuti pemilihan kepala daerah 2020

Baca Selengkapnya

Tidak Lagi Jadi Presiden, Pemakzulan Donald Trump Tak Cukup Kuat

4 Februari 2021

Tidak Lagi Jadi Presiden, Pemakzulan Donald Trump Tak Cukup Kuat

Tim pengacara Donald Trump berkeras Senat tak cukup kuat punya otoritas untuk memakzulkan Trump karena dia sudah meninggalkan jabatan itu.

Baca Selengkapnya

Keluarga Korban Sriwijaya Air SJ 182 Diminta Tak Teken Release And Discharge

3 Februari 2021

Keluarga Korban Sriwijaya Air SJ 182 Diminta Tak Teken Release And Discharge

Pengacara keluarga korban Lion Air JT 610 meminta ahli waris korban Sriwijaya Air SJ 182 tidak meneken dokumen release and discharge atau R&D.

Baca Selengkapnya

Krisis Semikonduktor, Senator Amerika Desak Gedung Putih Turun Tangan

3 Februari 2021

Krisis Semikonduktor, Senator Amerika Desak Gedung Putih Turun Tangan

Pada 2019 grup otomotif menyumbang sekitar sepersepuluh dari pasar semikonduktor senilai 429 miliar dolar Amerika Serikat.

Baca Selengkapnya

Amerika Serikat Longgarkan Aturan soal Imigran Suriah

30 Januari 2021

Amerika Serikat Longgarkan Aturan soal Imigran Suriah

Imigran dari Suriah mendapat kelonggaran aturan sehingga mereka bisa tinggal di Amerika Serikat dengan aman sampai September 2022.

Baca Selengkapnya

Tutorial Membuat Bom Ditemukan di Rumah Pelaku Kerusuhan US Capitol

30 Januari 2021

Tutorial Membuat Bom Ditemukan di Rumah Pelaku Kerusuhan US Capitol

Tutorial pembuatan bom ditemukan di rumah anggota kelompok ekstremis Proud Boys, Dominic Pezzola, yang didakwa terlibat dalam kerusuhan US Capitol

Baca Selengkapnya

Amerika Serikat Kecam Pembebasan Pembunuh Jurnalis Oleh Pakistan

29 Januari 2021

Amerika Serikat Kecam Pembebasan Pembunuh Jurnalis Oleh Pakistan

Pemerintah Amerika Serikat mengecam pembebasan pembunuh jurnalis Wall Street, Journal Daniel Pearl, oleh Mahkamah Agung Pakistan.

Baca Selengkapnya

Amerika Serikat Izinkan Pensiunan Dokter Lakukan Vaksinasi Covid-19

29 Januari 2021

Amerika Serikat Izinkan Pensiunan Dokter Lakukan Vaksinasi Covid-19

Pemerintah Amerika Serikat kini mengizinkan dokter dan perawat yang sudah pensiun untuk memberikan suntikan vaksin Covid-19

Baca Selengkapnya

Jenderal Israel Minta Joe Biden Tidak Bawa AS Kembali Ke Perjanjian Nuklir Iran

27 Januari 2021

Jenderal Israel Minta Joe Biden Tidak Bawa AS Kembali Ke Perjanjian Nuklir Iran

Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Letnan Jenderal Aviv Kochavi mengatakan hal yang salah jika AS kembali ke perjanjian nuklir Iran

Baca Selengkapnya