Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra berbicara kepada sejumlah wartawan media asing di Gedung Pemerintaha, Bangkok, (7/12). Beberapa waktu yang lalu terjadi demonstrasi yang menuntut Yinluck mundur dari jabatannya. REUTERS/Dylan Martinez
TEMPO.CO, Bangkok - Panglima militer Thailand pada hari Jumat menyerukan semua pihak untuk tenang. Ia mengisyaratkan tak mengesampingkan kemungkinan kudeta militer selama konflik yang mengancam kedaulatan negara itu.
Jenderal Prayuth Chan-ocha membuat komentar satu hari setelah pengunjuk rasa mencoba untuk menghentikan pemilu Februari 2014. Demonstran bentrok dengan polisi dalam insiden ini, menewaskan dua orang dan melukai lebih dari 140 orang.
Krisis ini membuat Thailand didera oleh ketegangan politik di mana demonstran berusaha untuk menggulingkan pemerintah Perdana Menteri Yingluck Shinawatra yang terpilih secara demokratis. Militer selalu sukses mengambil alih kekuasaan dalam sejarah negara itu, yang terakhir melawan saudara Yingluck, Thaksin Shinawatra pada tahun 2006.
Ditanya apakah pengambilalihan militer itu mungkin dilakukan, Prayuth hanya mengatakan, "Pintu itu tidak terbuka atau tertutup, akan ditentukan oleh situasi."
Para pengunjuk rasa telah melobi tentara untuk campur tangan dalam krisis. Pemimpin demonstran, Suthep Thaugsuban, juga telah meminta militer untuk berpihak. Akhir bulan lalu, mereka menyampaikan surat yang meminta militer untuk mendukung kampanye mereka . Prayuth menanggapi dengan menegaskan bahwa tentara tidak akan berpihak.
Pada hari Jumat, ia menegaskan kembali sikap itu, dengan mengatakan, "Tolong jangan membawa tentara ke pusat konflik ini."
Krisis memburuk Kamis setelah pengunjuk rasa mencoba menyerbu sebuah stadion olahraga di Bangkok di mana kandidat peserta pemilu berkumpul. Demonstran bertopeng menembakkan batu dengan ketapel ketika mereka mencoba untuk masuk ke gedung untuk menghentikan proses, sementara polisi menembakkan gas air mata dan peluru karet.
Dua orang, termasuk seorang polisi, tewas tertembak. Empat anggota komisi pemilu meninggalkan stadion dengan helikopter untuk menghindari kekerasan.
Insiden ini membuat Komisi Pemilihan Umum Thailand menyerukan Pemilu 2 Februari ditunda. Wakil Perdana Menteri Surapong Tovichakchaikul mengatakan Jumat bahwa ia akan meminta militer untuk turut mengamankan pemilu.
