PM Thailand Yingluck Shinawatra memasuki ruangan untuk wawancara dengan sejumlah wartawan media asing di di Gedung Pemerintahan, Bangkok (7/12). REUTERS/Dylan Martinez
TEMPO.CO, Bangkok - Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra mengatakan, ia telah meminta persetujuan kerajaan untuk membubarkan DPR guna menyelesaikan masalah yang sedang berlangsung. Berbicara dalam siaran khusus di televisi lokal, dia menuturkan, pemerintah telah berusaha mencari solusi yang terbaik dengan bernegosiasi dengan pengunjuk rasa. "Sekarang cara terbaik adalah mengembalikan kekuasaan kepada rakyat Thailand dengan menggelar pemilu," katanya, Senin, 9 Desember 2013.
Hari ini, ribuan pengunjuk rasa berbaris menuju Goverment House, tempat Yingluck berkantor. Mereka terdiri dari kelompok pendukung oposisi, kelompok menengah Thailand, dan mahasiswa dari 14 universitas. Aksi ini adalah gerakan untuk meminta Yingluck mundur dari jabatannya dan pembubaran DPR. Para demonstran mendesak agar kekuasaan diserahkan kepada dewan rakyat, yaitu komite yang berisi 36 wakil politikus oposisi dan sejumlah akademisi.
Namun pemerintah menolak usulan itu. Yingluck menyebut usulan demonstran itu telah melanggar konstitusi dan hukum di Thailand. Jalan yang diberikan konstitusi adalah dengan menggelar referendum sebelum pelaksanaan pemilu. "Jadi, rakyat yang memutuskan," ujarnya.
Ahad lalu, seluruh anggota DPR dari oposisi menyatakan mundur dari parlemen. Mereka kecewa atas sikap Yingluck, yang tidak mau mengikuti tuntutan para pengunjuk rasa yang diklaim sebagai perwakilan rakyat Thailand. Meski usulan pembubaran DPR sudah dilayangkan, Yingluck mengatakan, DPR masih tetap menjalankan tugas sesuai denganc undang-undang.
