Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra berbicara kepada sejumlah wartawan media asing di Gedung Pemerintaha, Bangkok, (7/12). Beberapa waktu yang lalu terjadi demonstrasi yang menuntut Yinluck mundur dari jabatannya. REUTERS/Dylan Martinez
TEMPO.CO, Bangkok - Pengunjuk rasa anti-pemerintah menggunakan media sosial, terutama Facebook dan Twitter, untuk menggalang dukungan agar warga Thailand terlibat dalam aksi besar-besaran yang disebut D-day pada Senin, 9 Desember 2013. Mereka berencana menjatuhkan pemerintahan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dan membubarkan parlemen. "Kami minta kepada semua rakyat Thailand untuk melancarkan "perang" habis-habisan melawan rezim Thaksin," kata Suthep Thaugsuban, pemimpin demonstran anti-pemerintah, Ahad, 8 Desember 2013.
Mereka menyebar gambar poster berisi rencana aksi mereka. Sejumlah organisasi mendukung gerakan itu seperti Chulalongkorn University, sekelompok pekerja IT yang berbasis di Thailand, ekspatriat, dosen, organisasi non-pemerintah, dan sosialita .
Sementara itu, Charnvit Tiamboonprasert, seorang profesor dan pemimpin kelompok Cinta Thailand di Srinakarinwirot University, mengatakan bahwa mahasiswanya akan bergabung dengan protes besok pagi. Ia mengatakan, kelompok itu akan berkumpul pada pukul 9.00 waktu setempat dan kemudian menuju arah Government House untuk menyampaikan permintaan mereka terhadap pemerintah.
Charnvit mengatakan gerakan itu bertujuan meminta perdana menteri mundur dan DPR dibubarkan. Nantinya, dewan rakyat yang telah dibentuk oposisi pada pekan lalu akan menjalankan pemerintahan. Namun, permintaan ini ditolak Yingluck. Dalam pernyataannya, Yingluck siap mundur jika memang rakyat menghendaki. Aspirasi itu diwujudkan dalam referendum.
Di Facebook, banyak alumni dan mahasiswa sibuk membagikan foto dan informasi tentang protes besok pagi. Beberapa di antaranya, seperti dari King Mongkut University of Technology di Thonburi, bahkan meminta demonstran untuk mengenakan baju almamater universitas. "Ini adalah kesempatan terakhir. Jika gagal maka kita akan kalah," ujarnya.
Pirom Kamolratanakul, Rektor Chulalongkorn University, mengatakan aksi itu adalah hak politik mahasiswa untuk mengekspresikan diri, dan administrator tidak akan ikut campur dalam kegiatan mereka. "Yang bisa kita kaji adalah berapa kelas yang nantinya ditunda," katanya.
