TEMPO.CO, Jakarta - Duta Besar Kerajaan Thailand untuk Indonesia, Paskorn Siriyaphan, mengatakan aksi demonstrasi di negaranya hanya terjadi dalam wilayah yang terbatas dan tidak mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat.

“Ada beberapa protes di jalan, tetapi terbatas di wilayah tertentu di Bangkok dan tidak mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat, perbankan, dunia usaha, dan pariwisata,” kata Dubes Siriyaphan saat dihubungi Tempo via telepon, Selasa, 26 November 2013.

“Kami menjamin tidak akan ada masalah,” kata dia.

Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra memberlakukan Undang-Undang Situasi Darurat (Internal Security Act) di seluruh Bangkok dan sekitarnya, setelah puluhan ribu demonstran, yang menginginkan dirinya mundur, menduduki sebagian kantor Kementerian Keuangan dan Luar Negeri, kemarin.

Wilayah tersebut antara lain Bangkok, Nonthaburi, sebagian wilayah Samutprakan (wilayah bandara), dan sebagian wilayah Pathum Thani.

Undang-undang tersebut telah berlaku di tiga distrik yang dianggap rawan di Bangkok sejak bulan Agustus lalu. Undang-undang itu memungkinkan pejabat untuk menutup jalan, mengambil tindakan terhadap ancaman keamanan, memberlakukan jam malam, serta melarang penggunaan alat-alat elektronik di wilayah yang termaksud. Hanya aksi demonstrasi damai yang masih diperbolehkan.

Dubes Siriyaphan menegaskan, pemerintah Thailand berusaha semaksimal mungkin mengembalikan ketenangan dan ketertiban di Bangkok dan sekitarnya.

“Pemerintah juga menahan diri untuk tidak menggunakan kekerasan. Aksi protes ini berlangsung damai,” kata dia.

Siriyaphan juga menjamin perlindungan bagi para wartawan asing yang meliput aksi tersebut di Thailand.

Pada Minggu dan Senin, Kota Bangkok nyaris lumpuh akibat aksi puluhan ribu demonstran antipemerintah. Kepala Dewan Keamanan Nasional Thailand Paradorn Pattanathabutr memperkirakan jumlah demonstran pada Minggu mencapai 180 ribu orang, dan sekitar 30 ribu pada Senin.

Para demonstran menduduki Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri. Hari ini dikabarkan mereka juga berhasil menguasai dua departemen lainnya, yakni Departemen Hubungan Masyarakat dan Biro Anggaran.

Aksi demo yang dimulai sejak bulan lalu ini dipicu oleh rancangan undang-undang amnesti yang diajukan pemerintah. RUU tersebut memungkinkan Kakak Yingluck, mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, kembali ke Thailand tanpa terancam hukuman penjara lantaran kasus korupsi pada 2008.

REUTERS | THE NATION | NATALIA SANTI