Sejumlah massa dari elemen gabungan saat melakukan aksi demo di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Australia, Jakarta (21/11). Dalam Aksinya massa menuntut Pemerintah Australia meminta maaf terkait kasus penyadapan terhadap sejumlah pejabat tinggi Indonesia. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Jenderal (Purnawirawan) Abdullah Makhmud Hendropriyono mengaku penyadapan adalah pekerjaan 24 jam sehari yang dia lakukan ketika masih menjabat Kepala Badan Intelijen Negara. Saat itu, dia menyadap banyak pemegang kebijakan atau orang berpengaruh di negara lain.
"Penyadapan dilakukan ke orang yang level tinggi yaitu ke presiden. Kalau istri presiden lebih berpengaruh, ya dia disadap juga. Dia sasaran empuk," kata Hendro kepada Tempo saat ditemui di rumahnya di daerah Senayan, Jakarta, Kamis, 21 November 2013. (Baca juga : Abbott Terima Surat SBY Pagi Ini)
Saat menyadap, Hendro mendapatkan seluruh isi percakapan si target. Setiap menjelang pagi, dia buru-buru menyelesaikan pekerjaan memilah percakapan untuk diberikan kepada user--orang yang menggunakan jasa Hendro yang bisa saja adalah presiden.
"Setiap pagi saya melapor kepada presiden soal perkembangan penyadapan terkini. Hasil sadapan biasanya tercantum dalam dua lembar kertas saja. Isinya, data siapa yang disadap, kapan, dan apa percakapannya," kata Hendro. (Baca juga : Disebut Bintang Porno, Marty: Mereka Putus Asa)
Hendro juga mengakui banyak usaha penyadapan yang dilakukan intelijen negara lain terhadap Indonesia. Ketika Megawati Soekarnoputri masih Presiden RI, usaha penyadapan terus-menerus datang. "Banyak sekali yang berusaha menyadap Ibu Mega. Semua kami blok," kata dia.
Isu penyadapan belakangan jadi ramai. Isu itu bermula dari laporan penyadapan Australia terhadap Indonesia yang dimuat di harian Sydney Morning Herald pada 31 Oktober 2013. Harian itu memberitakan tentang keberadaan dan penggunaan fasilitas penyadapan di Kedutaan Besar Australia di Jakarta dan negara-negara lain. Laporan juga menyebutkan penggunaan fasilitas penyadapan di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. (Baca juga : Travel Warning, Australia Singgung Bali dan Corby)
Laporan terkini dari lansiran media berita Australia itu menyebutkan bahwa penyadapan dilakukan Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama 15 hari pada Agustus 2009. Selain terhadap SBY, penyadapan juga dilakukan terhadap Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, dan sejumlah menteri. Semua laporan itu didasari oleh bocoran dokumen dari mantan intelijen AS, Edward Snowden. (Baca juga : Penyadapan, Tifatul Minta Operator Cek Jaringan)
