Marty Natalegawa dan Menlu Kanada John Baird (kiri). AP/Adi Weda
TEMPO.CO, Ottawa - Menteri Luar Negeri Kanada John Baird mengatakan, Kanada masih dalam "tahap awal" konsultasi soal traktat perdagangan senjata PBB. Traktat itu diharapkan dapat mencegah adanya senjata yang jatuh ke tangan pelanggar HAM dan pelaku kejahatan kemanusiaan.
Tekanan pada Kanada untuk menandatangani traktat ini menguat setelah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry menandatangani traktat itu di sela-sela sidang Majelis Umum PBB, Rabu, 25 September 2013 lalu.
Tapi, dokumen itu masih perlu diratifikasi oleh Senat AS. Itu rintangan yang harus dilalui pemerintahan Barack Obama dan Baird menduga itu tak akan lolos dari Senat. Sebelumnya, sejumlah anggota Senat mengkritik sikap AS tersebut karena berpotensi melanggar Amandemen Kedua negara itu.
Perjanjian PBB itu mengharuskan negara yang melakukan ratifikasi untuk menetapkan peraturan nasional yang mengontrol transfer senjata konvensional, amunisi dan komponennya, serta mengatur broker senjata.
"Kanada memiliki beberapa kontrol dan pengaturan ekspor senjata terkuat daripada negara manapun di dunia yang sudah memiliki mekanisme yang sama atau lebih besar dari ini," kata Baird, seperti ditulis oleh Sun News, Kamis, 25 September 2013.
Pemerintah Konservatif yang berkuasa di Kanada dikecam karena gagal menandatangani perjanjian itu seperti kolega Amerikanya.
"Mengapa Kanada menahan penandatanganan traktat yang bertujuan agar senjata tak jatuh ke tangan penjahat, teroris, dan tentara bayaran? Ini tak dapat dimengerti, " kata Lina Holguin dari Oxfam Quebec, dalam sebuah pernyataan.
Sejauh ini, 108 negara telah menandatangani perjanjian itu dan tujuh negara telah meratifikasinya.
