TEMPO.CO, Jakarta -Kelompok aktivis hak-hak asasi manusia Human Rights Watch (HRW) mendesak Indonesia dan Australia menjamin hak asasi para pencari suaka dan migran. Desakan tersebut disampaikan HRW menjelang kunjungan Perdana Menteri Australia Tony Abbott ke Indonesia yang dijadwalkan mulai hari ini.

“Perdana Menteri Abbott harus menggunakan lawatan pertamanya sebagai kepala negara untuk menempatkan hak asasi manusia di jantung kebijakan luar negeri Australia,” kata Elaine Pearson, Direktur HRW Australia, dalam siaran persnya kemarin. “Dia harus terlibat dengan Presiden (Susilo Bambang) Yudhoyono, sehingga Australia bisa membantu meningkatkan, tidak menghalangi, dan menghormati HAM di Indonesia.”

Australia dan Indonesia, menurut HRW, memegang peranan penting soal pencari suaka dan manusia perahu. Indonesia kerap dijadikan negara transit para pencari suaka sebelum menuju Australia. Persoalannya, banyak pencari suaka ini yang melakukan perjalanan dengan cara ilegal, sehingga kapalnya tenggelam.

Sejak 2008, jumlah pencari suaka yang mencapai Indonesia meningkat 2.000 persen. Indonesia tidak memiliki hukum atau prosedur bagi pencari suaka dan pengungsi yang terintegrasi. Badan Pengungsi PBB memberikan status pengungsi di Indonesia, tapi prosesnya bisa memakan waktu lebih dari setahun. Para pencari suaka tidak dapat bekerja atau bepergian dengan bebas. Anak-anak mereka juga tidak dapat pergi ke sekolah.

HRW mendesak Abbott untuk tidak mengusir para pencari suaka seperti yang dikampanyekannya sebelum terpilih sebagai Perdana Menteri Australia, melainkan mendorong Indonesia menandatangani dan meratifikasi Konvensi Pengungsi PBB 1951.

Dalam beberapa kesempatan, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menyatakan masalah pencari suaka bakal dibahas dalam pertemuan dengan para pejabat Australia. Hal itu juga dia sampaikan dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York baru-baru ini.

Baik Istana Presiden maupun Perdana Menteri Australia menepis anggapan bahwa masalah pencari suaka akan mendominasi pertemuan kedua kepala negara.

“Sifat pertemuan adalah untuk membahas isu-isu strategis bilateral. Masalah pencari suaka bisa saja dibahas dalam lingkup kerja sama regional, utamanya mengatasi kejahatan internasional (trafficking in person),” kata Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional, Teuku Faizasyah, kepada Tempo kemarin.

Dalam wawancara dengan The Australian baru-baru ini, Abbott mengatakan hubungan dengan Indonesia sangat penting, jauh di atas masalah pencari suaka. Australia juga akan meningkatkan hubungan pertanian, lebih dari sekadar memasok sapi dan bertekad meningkatkan investasi kedua belah pihak.

Abbott tiba di Jakarta untuk kunjungan dua hari sampai besok, 1 Oktober 2013. Dalam lawatan pertama ini, dia mengajak Menteri Luar Negeri Julie Bishop, Menteri Perdagangan Andrew Robb, dan 20 pengusaha kawakan Australia.

NATALIA SANTI

Berita Lainnya: