TEMPO.CO, Pyongyang - Korea Utara mulai membangun ekonominya dengan mengekor 'ilmu' Cina, yaitu dengan merangkul kapitalisme. Salah satunya adalah dengan memberikan insentif dan bonus bagi para petani.
Kebijakan ini muncul hampir dua bulan setelah rezim Kim Jong Un meluncurkan tujuan ganda membangun ekonomi dan persenjataan nuklir dalam kebijakan ekonomi yang konkret. Petani Korut kini mulai bekerja di bawah kebijakan baru, yang dirancang untuk meningkatkan produksi dengan memberikan manajer dan pekerja insentif keuangan.
Analis asing mengatakan langkah ini positif untuk memacu perekonomian yang sekarat di Korea Utara. Langkah ini menurut Associated Press juga menunjukkan Pyongyang sedang mengambil isyarat dari Beijing tentang cara menggabungkan ide-ide pasar bebas dalam sistem sosialis yang kaku.
Korea Utara selama beberapa tahun menderita kekurangan pangan. Negara ini belum merilis data ekonomi selama beberapa dekade. Bank Sentral Korea Selatan memperkirakan pendapatan nasional bruto Korea Utara, indikator standar rata-rata kemakmuran, adalah US$ 1.250 atau sekitar Rp 12,25 juta per orang pada 2011. Bandingkan dengan US$ 23.400 di Korea Selatan atau bahkan Indonesia yang sekitar US$ 4.500 per kapita.
Di masa lalu, gaji pekerja ditetapkan oleh pemerintah. Kini, berdasarkan langkah-langkah baru diumumkan 1 April, para pengelola peternakan, pabrik, dan perusahaan lainnya diberi kelonggaran untuk mengatur gaji dan menawarkan kepada pekerja insentif serta bonus, terutama bagi yang membantu menaikkan produksi.
"Ini jelas signifikan," kata John Delury, asisten profesor studi Cina di Universitas Yonsei di Seoul, Korea Selatan. "Pemberian insentif material dan melonggarkan kontrol pusat terhadap pengambilan keputusan ekonomi adalah dua elemen kunci dalam transisi dari ekonomi tersentral ke sistem berbasis pasar," katanya.
