Presiden Meksiko Enrique Pena Nieto. REUTERS/Claudio Reyes
TEMPO.CO, Kota Meksiko - Aparat penegak hukum Meksiko menjadi salah satu aktor dalam penghilangan ratusan warga selama enam tahun terakhir. Keterlibatan polisi dan militer dalam penculikan warga terjadi selama perang melawan kartel narkoba di bawah pemerintahan bekas Presiden Felipe Calderon. Ini menjadi fokus utama laporan lembaga Human Rights Watch, Rabu waktu setempat.
“Insiden ini merupakan kejahatan penghilangan terbesar di Amerika Latin dalam beberapa dekade terakhir,” tulis lembaga yang berbasis di Amerika Serikat itu.
Sejak Calderon mengumandangkan perang melawan kartel pada 2006, ia mengerahkan militer untuk melawan gembong narkoba. Sebanyak 70 ribu orang tewas selama enam tahun masa pemerintahan Calderon yang berakhir Desember lalu.
Selain korban tewas, sekitar 27.000 warga Meksiko dilaporkan diculik dan tak diketahui rimbanya hingga kini. Walaupun sebagian besar penculikan dilakukan gembong narkoba, HRW mencatat sekitar 149 kasus didalangi oleh polisi dan militer sejak 2007. “Mereka menghilang sejak dibawa pergi aparat dan pemerintah gagal menyelidiki nasib mereka.”
Kelompok ini mendesak presiden baru, Enrique Pena Nieto, segera mengakhiri darurat militer untuk mengatasi kejahatan narkoba. Selain itu, lembaga tersebut juga meminta agar pemerintah membentuk pusat data nasional korban hilang serta korban tewas selama perang dengan gembong narkoba.
Pena Nieto telah bersumpah mengambil pendekatan berbeda untuk mengatasi kejahatan narkotika di Meksiko. Pemerintah pun memperkenalkan aturan hukum untuk pencarian korban dan kompensasi keluarga. Kini pemerintah Meksiko mulai membuat pusat data genetik untuk menelusuri korban hilang.
AP | REUTERS | LOS ANGELES TIMES | SITA PLANASARI AQUADINI
Sekitar 20 ribu demonstran menuntut Trump menghormati negara mereka, membatalkan rencana pembangunan tembok di perbatasan kedua negara, serta meminta maaf.
