Murad Ebrahim (tengah), pemimpin Front Pembebasan Islam Moro (MILF). REUTERS/Stringer
TEMPO.CO, Manila - Sejumlah pria bersenjata pendukung Kesultanan di Filipina menduduki sebuah perkampungan di Sabah, Malaysia Timur.
Pria bersenjata yang diperkirakan berjumlah 100 orang itu menolak pergi dari perkampungan tersebut. Menurut mereka, perkampungan itu masuk ke dalam wilayah Kepulauan Sulu, wilayah Kesultanan di Filipina Selatan.
Pada Rabu, 20 Februari 2013, Jamalul Kiram III, bekas Sultan Sulu dan orang terhormat di provinsi selatan Filipina, menolak perdamaian antara pemerintah Filipina dengan pemberontak muslim. Dalam pernyataannya dia mengatakan menolak menarik para pendukungnya dari Sabah.
Sejumlah pengamat memperingatkan bahwa kesepakatan damai yang diteken oleh pemerintah Filipina dan pemberontak muslim pada Oktober 2012 lalu dilakukan demi mengakhiri 40 tahun konflik di Filipina Selatan.
Jamalul mengatakan, kesepakatan damai yang mereka teken berisi pernyataan menyerahkan wilayah Sulu ke Front Pembebasan Islam Moro (MILF) dengan mengabaikan peran Sultan.
"Saya tak mengerti apa yang pemerintah lalukan. Saya tak paham mengapa, bukannya berpihak kepada kami sebagai bangsa Filipina, melainkan kepada Malaysia," kata Jamalul.
Jamalul menjelaskan, para pendukungnya telah pergi ke Malaysia sebagai bentuk protes karena kesepakatan tersebut tiak fair. Mereka tidak akan mundur meskipun kekurangan makanan dan air dalam beberapa minggu.
"Kami tidak mau mengalah. Kami tidak akan meninggalkan (Sabah). Kalau saatnya mati, kami akan mati," katanya.
Angkatan Bersenjata Kepolisian Malaysia dengan senapan mesin mengelilingi perkampungan di kawasan tanaman kelapa sawit. Pejabat Malaysia menerangkan, lebih dari sepekan tuntutan kelompok ini tidak dipenuhi dan mereka akan segera dideportasi tanpa menjelaskan secara khusus bagaimana caranya.
Jamalul mengatakan, para pengikutnya memerlukan pengakuan dari Malaysia sebagai pemilik hak sepenuhnya atas Sabah dan berunding ulang soal penyewaan tanah dengan perusahaan Inggris.
Di masa penjajahan Inggris, Malaysia membayar sejumlah uang -dalam betuk koin- kepada Sultan Sulu setiap tahun sebagai pembayaran sewa tanah Sabah.
Jamalul mengatakan bahwa keluarga Kerajaan Sulu menuntut diikutsertakan dalam setiap perundingan damai sebab kawasan Kesultanan lama merupakan bagian dari otonomi khusus kawasan muslim. Namun, permintaan mereka ditolak pemerintah Filipina. "Kami siap berunding dengan Malaysia untuk memecahkan kebuntuan ini."
