Pemimpin Hamas, Khaled Meshaal. REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah
TEMPO.CO, Tepi Barat - Pemimpin Hamas, Khaled Meshaal, mengaku sedang membicarakan masalah pembentukan pemerintah bersatu dengan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas.
Meshaal juga mengatakan, dalam perbincangan itu dibahas pula soal pemilihan presiden dan parlemen. Perpecahan di antara dua kubu, kelompok militan, dan Partai Fatah, pimpinan Abbas, menyebabkan Pemilihan Umum Palestina tertunda selama beberapa tahun.
Selama ini Hamas mengontrol Gaza, sedangkan Fatah menguasai seluruh wilayah di Tepi Barat. Pada Mei 2011, dua faksi (partai) Palestina menandatangani kesepakatan rekonsiliasi. Namun, kesepakatan itu belum pernah terwujud. Kendati demikian, dalam beberapa bulan terakhir ini, hubungan kedua kubu kian mesra.
"Kami kian maju dengan rekonsiliasi," kata Meshaal kepada BBC Hardtalk Programme.
"Kami sedang mengonsultasikan mengenai pembentukan sebuah pemerintahan, mempersiapkan pemilihan presiden, anggota parlemen, dan Dewan Eksekutif. Kami juga menghidupkan kembali PLO (Organisasi Pembebasan Palestina)."
Terkait dengan masalah Suriah--negeri yang pernah menjadi sekutu Hamas--Meshaal mengatakan partainya telah dipaksa keluar dari Damaskus setelah ada ketidaksamaan pandangan mengenai bagaimana Presiden Bashar al-Assad menyelesaikan konflik. Namun, Presiden al-Assad masih tetap mendukung perjuangan Hamas.
Hamas memenangkan pemilihan umum parlemen Palestina pada 2006. Kemenangan ini memicu konflik dengan Fatah hingga pecah bentrok di Gaza melibatkan dua faksi ini. Bahkan, perseteruan ini menyebabkan Hamas memaksa Fatah keluar dari Gaza pada 2007.
Hamas dianggap sebagai organisasi teroris oleh Israel, Amerika Serikat, dan Uni Eropa karena rekam jejaknya soal berbagai serangan dan enggan meninggalkan cara-cara kekerasan. Namun hal itu, menurut pendukung Hamas, dianggap sebagai suatu gerakan yang sah dari sebuah pemerintahan yang dipilih secara demokratis.
Hamas - Fatah Berdamai, Palestina Menuju Satu Pemerintahan
18 September 2017
Hamas - Fatah Berdamai, Palestina Menuju Satu Pemerintahan
Hamas menerima persyaratan damai yang ditawarkan kepala gerakan Fatah sekaligus Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, untuk mengakhiri dua pemerintahan di Palestina.
