TEMPO.CO, Pyongyang - Korea Utara mengecam rencana sanksi baru yang akan dijatuhkan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) dan menuntut agar badan itu minta maaf. “’Resolusi’ rekayasa atas inisiatif AS dilakukan dengan langkah permusuhan yang kejam untuk mengintensifkan sanksi yang bertujuan mengilegalkan peluncuran satelit DPRK yang bertujuan damai dan menghambat pembangunan ekonomi dan pertahanan,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Korut, yang diterima Tempo, Kamis, 24 Januari 2013.
DPRK adalah singkatan dari Democratic People’s of Republic Korea, nama resmi Korea Utara. Dalam pernyataannya, Korea Utara menyindir AS sebagai negara yang seharusnya lebih tahu bahwa untuk meluncurkan satelit tidak ada jalan lain kecuali menggunakan teknologi rudal balistik.
Korea Utara juga mengklaim peluncuran satelit DPRK menjadi masalah karena menggunakan teknologi rudal balistik. Pihaknya tidak punya pilihan lain untuk mengatasi kebijakan permusuhan AS, kecuali dengan kekuatan. Selain mengecam dan menolak langkah yang diambil DK PBB, Korut juga menuntut badan itu minta maaf.
Mereka juga menegaskan Korut sebagai negara yang independen dan berhak untuk meluncurkan satelit. Bahkan, Korut berkesimpulan Amerika menerapkan kebijakan permusuhan dan denuklirisasi di Semenanjung Korea tidak mungkin dilakukan tanpa denuklirisasi global. Di masa depan, jika ada dialog yang membahas perdamaian dan stabilitas semenanjung Korea dan kawasan sekitarnya, Korut tidak akan membahas denuklirisasi semenanjung.
Korut juga menegaskan akan mengambil langkah fisik untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan pertahanan militer, termasuk nuklir, baik dalam kualitas dan kuantitas untuk berjaga-jaga atas peningkatan sanksi dan tekanan AS.
DK PBB akan menambah sanksi bagi Korea Utara atas uji coba roket balistik yang dilakukan 12 Desember 2012. Resolusi dikabarkan disahkan Rabu. Namun hingga berita ini diturunkan belum ada kepastian, selain kabar bahwa Pyongyang akan kembali meluncurkan uji coba roket balistik.
NATALIA SANTI
