TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menjelaskan alasan pemerintah RI yang tak memberikan pengakuan kepada oposisi Suriah. Menurut dia, dalam praktek diplomasi dan politik luar negeri, Indonesia tidak pernah memberikan pengakuan terhadap sebuah pemerintahan.

"Perubahan suatu pemerintah, apakah sifatnya rutin melalui pemilu, ada revolusi, ada tindak kekerasan, atau karena demokrasi, tidak mengharuskan Indonesia untuk memberikan pengakuan," kata Marty, di kantornya, Jakarta, Jumat, 4 Januari 2013.

Menurut dia, Indonesia hanya akan memberikan pengakuan kepada sebuah negara. Pengakuan semacam ini diberikan satu kali dalam hubungan berbangsa antara Indonesia dengan negara bersangkutan. "Misalnya, ketika kemarin negara Sudan Selatan merdeka dan memisahkan diri dari Sudan, Indonesia memberikan pengakuan terhadap negara Sudan Selatan," ujar Marty.

Kendati begitu, Marty mengatakan, pemerintah tetap melakukan komunikasi dengan pihak oposisi. Bahkan, dalam waktu dekat Marty berencana bertemu dengan oposisi Suriah untuk mendapatkan masukan ihwal visi dan pandangan mereka. "Jadi, tidak adanya pengakuan jangan dianggap sebagai sesuatu yang negatif karena proses seperti itu tidak biasa dalam praktek diplomasi Indonesia," katanya.

Perang saudara di Suriah yang terus berkecamuk diprediksi akan segera berakhir. Pemberontak telah mengepung ibu kota Damaskus. Sejumlah negara Barat telah mengakui oposisi Suriah sebagai perwakilan yang sah dari negara itu.

PRIHANDOKO