TEMPO.CO, Kairo - Kelompok-kelompok oposisi Mesir meminta Presiden Mohammed Mursi untuk membatalkan dekret yang dianggap memberikan kekuasaan lebih kepadanya serta referendum pembahasan draf konstitusi baru yang dianggap mengebiri kebebasan perempuan.
Dalam sebuah pengumuman yang disampaikan pada Ahad, 9 Desember 2012, Front Keselamatan Nasional (NSF), payung hukum kelompok oposisi, mengatakan bahwa Front menolak rencana referendum yang akan digelar pemerintah pada 15 Desember 2012. NSF memperingatkan, bila pemerintah tetap ngotot melaksanakannya, bakal terjadi perpecahan bangsa.
"Kami tidak mengakui draf konstitusi, sebab hal tersebut tidak mewakili (kepentingan) rakyat Mesir," kata Sameh Ashour, juru bicara Front Koalisi.
Pada Sabtu, 22 November 2012, Presiden Mursi mengumumkan dekret nasional yang isinya dianggap oleh kelompok oposisi memberikan kekuasaan penuh dan kebal terhadap judicial review. Kendati mendapatkan tentangan dari kelompok oposisi, Mursi tetap bersikeras untuk melaksanakan referendum sesuai dengan rencana, yakni 15 Desember 2012. Dia sempat menyerukan dialog untuk meredakan ketegangan, namun tak berhasil.
Oposisi berkali-kali mengatakan bahwa konstitusi Mesir yang drafnya dipersiapkan oleh Ikhwanul Muslimin--kelompok yang menguasai mayoritas kursi di DPR--mengebiri kepentingan kaum perempuan dan menafikan kebebasan pribadi.
"Saya tak habis pikir bahwa setelah semua ini mereka ingin meloloskan sebuah undang-undang yang tidak mewakili kepentingan seluruh rakyat Mesir," kata Ahmed Said, anggota koalisi NSF lainnya dan Pimpinan Partai Mesir Bebas, kepada kantor berita Reuters. Sebelumnya, sempat terjadi bentrokan antara tentara dan demonstran.
Dia katakan, Front akan bertemu pada Ahad dinihari waktu setempat untuk memberikan tanggapan resmi terhadap keputusan Mursi supaya membatalkan dekret yang telah dikeluarkan.
Selim al-Awa, seorang pejabat yang turut dalam pertemuan antara Mursi dengan sejumlah politikus dari kelompok oposisi lebih kecil mengatakan, Mursi tak mungkin lagi mengubah tanggal referendum.
Dia katakan, jika draf konstitusi jadi dilaksanakan pada referendum 15 Desember 2012, Mursi akan meminta diselenggarakannya pemilu dalam waktu tiga bulan ke depan guna memilih anggota dewan konstitusi yang baru.
Sameh Ashour dari NSF adalah salah satu kelompok oposisi yang menolak draf kosntitusi baru Mesir. "Front Keselamatan Nasional secara total menolak referendum dan tidak akan mengakui referendum ini sebab, yang pasti, akan membuat perselisihan (di Mesir)."
"Front mengundang seluruh rakyat Mesir untuk berunjuk rasa secara damai di lapangan pembebasan (Lapangan Tahrir) di Ibu Kota pada Selasa, 11 Desember 2012, guna menujukkan ketidakpuasannya terhadap keputusan Presiden Mursi yang tidak memperhatikan kebutuhan rakyat dan menolak konstitusi baru, karena bertentangan dengan hak asasi dan kebebasan."
AL JAZEERA | CHOIRUL
Berita terpopuler lainnya:
Andi Mallarangeng Terkenal Kikir
Apa Untungnya Kalau Rhoma Irama Jadi Presiden
Bupati Aceng Nikahi Shinta, Pestanya Meriah
Abraham Sebut Andi Mallarangeng Kesatria Bugis
Jasad Perawat Kate Middleton Akan Dibawa ke India
