Presiden Palestina, Mahmoud Abbas. REUTERS/Chip East
TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia turut gembira dengan diakuinya Palestina menjadi Negara Peninjau oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurut Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Indonesia terus mengupayakan agar Palestina diakui dunia.
“Indonesia bukan hanya mendukung, tetapi ikut memprakarsai resolusi tersebut dengan beberapa negara lainnya sebagai co-sponsor,” kata Marty dalam siaran pers yang diterima Tempo, Jumat, 30 November 2012.
Sidang Majelis Umum PBB yang digelar Kamis, 29 November 2012, sepakat mengakui Palestina sebagai Negara Peninjau. Keputusan tersebut diambil melalui proses pemungutan suara yang dilakukan sore hari waktu New York.
Menurut Marty, pengesahan Palestina menjadi Negara Peninjau di PBB memiliki simbol politik yang sangat penting dalam diplomasi. Dengan pengesahan itu, Palestina diakui sebagai sebuah negara oleh masyarakat internasional dan memiliki hak untuk berperan aktif dalam seluruh organ-organ PBB.
Marty dalam pidatonya di sidang Majelis Umum itu menegaskan bahwa masyarakat internasional harus mengambil langkah nyata ikut mewujudkan hak-hak rakyat Palestina untuk merdeka dan berdaulat. “Waktunya telah tiba. Dunia tidak boleh lagi menutup mata terhadap penderitaan rakyat Palestina yang telah berlangsung lama,” kata dia.
Marty juga menyampaikan bahwa rakyat Palestina telah membangun dan memiliki kemampuan berperan sebagai sebuah negara di tengah jajahan negara lain. Karena itu, tidak ada alasan masyarakat internasional menolak permohonan Palestina menjadi Negara Peninjau. Bahkan Indonesia juga menyampaikan agar aplikasi Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB dapat segera terwujud.
“Keanggotaan penuh Palestina di PBB sesuai dan konsisten dengan visi two-state solution,” ujarnya.
Tak lupa, Marty menekankan pentingnya dimulai kembali proses perdamaian dan penciptaan kondisi yang kondusif untuk memulai kembali proses perundingan damai.
Resolusi Majelis Umum PBB yang mengesahkan Palestina sebagai Negara Peninjau didukung oleh 138 negara; 9 negara menolak dan 41 negara mengambil posisi abstain.
