TEMPO.CO, Bangkok - Kementerian Luar Negeri Thailand tengah mempertimbangkan untuk mencabut paspor mantan perdana menteri terguling Thaksin Shinawatra, menurut sumber dalam pelayanan keimigrasian Thailand. Thaksin adalah kakak perdana menteri Thailand saat ini, Yingluck Shinawatra.
Sumber tersebut mencatat bahwa kementerian telah meminta tambahan waktu 30 hari untuk menanggapi rekomendasi dari Kantor Ombudsman yang mengamanatkan untuk meninjau penerbitan dokumen itu. Perpanjangan waktu diperlukan untuk mengkompilasi secara lengkap dokumen yang relevan kepada Kantor Ombudsman, yang menyampaikan rekomendasinya kepada kementerian pada 13 September.
Sumber, mengutip kesepakatan dengan pejabat kementerian yang bertanggung jawab untuk penerbitan paspor, mengatakan penundaan itu kemungkinan akan mengakibatkan mereka harus mencabut paspor Thaksin.
"Masalah ini akan berlarut-larut karena kementerian mengeluarkan paspor untuknya, sementara Komisi Ombudsman kemungkinan akan merujuk pada persoalan lain, seperti perkara di pengadilan dan sebagainya," ia menambahkan.
Pada September, Kantor Ombudsman menyarankan Departemen Luar Negeri untuk meninjau kembali keputusan untuk mengeluarkan paspor baru bagi Thaksin. Dikatakan bahwa mengeluarkan paspor untuk mantan perdana menteri buronan, yang melarikan diri dari putusan pengadilan pada 2008 dan dijatuhi hukuman dua tahun penjara karena penyalahgunaan kekuasaan, tak dibenarkan oleh hukum.
Sebagai tanggapan, kementerian menyatakan akan mempelajari rekomendasi Ombudsman bahwa paspor Thaksin harus dicabut dan bahwa hal itu akan menyelesaikan kasus ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Paspor Thailand Thaksin dicabut pada April 2009. Menteri saat ini, Surapong Towichukchaikul, mengeluarkan paspor Thaksin yang baru pada Oktober tahun lalu melalui Kedutaan Besar Thailand di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, tempat ia hidup dalam pengasingan.
Mahkamah Agung pada hari Kamis mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Thaksin karena ia tak muncul untuk mendengar keputusan pengadilan dalam kasus skandal Krung Thai Bank yang melibatkan dirinya.
