TEMPO.CO, Washington DC - Penutupan Kedutaan Besar Amerika Serikat dan tiga konsulatnya di Indonesia sejak hari ini, menurut Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton, terjadi setelah pemerintah Amerika Serikat melakukan konsultasi dengan pemerintah Indonesia.

"Kami ingin memastikan bahwa penegakan hukum di Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada gangguan ketertiban sipil dan keamanan," kata Clinton menjawab pertanyaan Tempo usai pertemuan tahunan Komisi Gabungan di Washington DC.

Clinton menegaskan, penutupan fasilitas Amerika Serikat di Indonesia hanya sementara. Penutupan kantor perwakilan pemerintah Amerika Serikat di Indonesia itu terjadi bukan karena tidak ada kerja sama yang baik antara kedua negara. Bekas ibu negara Amerika Serikat ini malah berterima kasih atas kerja sama yang baik yang diperoleh dari pemerintah Indonesia, khususnya dari penegak hukum dan institusi keamanan di Indonesia.

"Kami sangat berterima kasih. Tidak hanya kerja sama dan perlindungan yang telah diberikan kepada fasilitas kami, tetapi juga untuk pernyataan keras mengutuk kekerasan dari Presiden, Menteri Luar Negeri, dan lain-lain."

Untuk memastikan amannya kantor-kantor diplomatik Amerika di Indonesia, Clinton juga berharap terjadi kerja sama sepenuhnya antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat. "Jadi, kami bekerja sama sepenuhnya dan kami sangat berterima kasih atas kepemimpinan yang kuat yang diberikan oleh Indonesia," katanya.

Pada kesempatan sama, Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa membenarkan ucapan Clinton bahwa keputusan penutupan Kedubes dan konsulat AS hari ini adalah keputusan yang dibuat berdasarkan komunikasi dan percakapan antara pihak berwenang di Indonesia dan Amerika Serikat.

Marty mengatakan, keputusan penutupan fasilitas Amerika di Indonesia dapat dimengerti dan diterima sebagai keputusan yang tepat. "Keputusan yang tepat, keputusan yang tidak dimaksudkan untuk menunjukkan niat tidak ramah kepada siapa pun," ujar dia.

Menurut Marty, Indonesia pun pernah melakukan hal yang sama di beberapa Kedutaan Indonesia di luar negeri. "Ketika situasi mengharuskan, Indonesia melakukannya juga," katanya.

Dia menegaskan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menegaskan sikap pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia yang tidak bisa dan tidak akan memaafkan setiap tindakan kekerasan terhadap tempat diplomatik atau terhadap personel diplomatik.

Tantangan ke depan, menurut dia, bagaimana mencegah situasi pembakaran dan kekerasan yang disebabkan oleh film (Innocence of Muslims) yang disesalkan dan dikutuk bersama itu tidak terjadi lagi.

"Jadi, kami punya banyak pekerjaan rumah demi masa depan yang lebih baik," ujar Marty.

VICTORIA SIDJABAT (WASHINGTON DC)

Terpopuler:

Salman Rushdie Ogah Bela Pembuat Film Anti-Islam
10 Tuduhan Baru untuk "The Joker" Colorado
Inggris Wajibkan Prajurit Wanita Jalani Tes Hamil
Saluran Pipar Gas Alam Meksiko Meledak, 26 Tewas
Suu Kyi Minta AS Mulai Cabut Sanksi Ekonomi