TEMPO.CO, Kairo - Belum genap dua bulan, terhitung sejak Juni 2012 dilantik sebagai Presiden Mesir, Mohamed Morsi mengambil langkah tegas untuk mengendalikan negaranya. Ia memecat Kepala Intelijen dan Gubernur Sinai Utara, Murad Muwafi, pada Rabu, 8 Agustus 2012 atau beberapa hari setelah terjadi serangan mematikan di dekat perbatasan Israel yang menyebabkan 16 petugas keamanan tewas.
Keputusan itu diduga terkait dengan serangan mematikan terhadap 16 anggota militer yang bertugas di Sinai, dekat perbatasan Israel. Serbuan tersebut diyakini dilakukan oleh sekelompok pria bersenjata dari gerakan Islam militan. Namun, juru bicara Morsi tidak secara tegas mengatakan bahwa pemecatan terkait dengan serangan tersebut.
Selain itu, Morsi menunjuk Menteri Pertahanan Marsekal Hussein Tantawi sebagai pengganti Kepala Polisi Militer Hamdi Badeen. Morsi juga menunjuk Mohammed Rafaat Abdel Wahad Shehata sebagai Kepala Intelijen sementara.
Dalam sebuah pernyataan yang jarang dikeluarkan pada Rabu pagi waktu setempat, 8 Agustus 2012, Muwafi selaku Gubernur Sinai Utara mengatakan bahwa sebelumnya agen intelijen mendapatkan peringatan dini mengenai serangan yang mematikan sejumlah tentara itu. Namun, katanya, intelijen tidak mendapatkan informasi detail dimana serangan itu akan dilakukan. Dia lalu meneruskan hal tersebut ke pihak berwenang. Menurut dia, kewenangan lembaga yang dipimpinnya hanya terbatas pada mengumpulkan informasi. Jabatan Gubernur Sinai Utara kemungkinan besar akan diduduki oleh Abdel Wahab Mabruk.
Keputusan tegas tersebut sepertinya telah dibicarakan Morsi dengan militer yang memiliki kekuasaan luar biasa sebelum Presiden Husni Mubarak tumbang pada Februari 2011. Tiga pejabat lain yang dipecat Morsi adalah Komandan Pasukan Pengamanan Presiden, Direktur Keamanan Kairo, dan Direktur Pasukan Keamanan Pusat.
Wartawan Al Jazeera, Sherine Tadros, melaporkan dari Kairo bahwa langkah tegas Morsi itu menunjukkan bahwa dia telah menguasai situasi di Mesir. Tadros mengatakan langkah tegas tersebut tidak hanya terkait dengan serangan Ahad malam waktu setempat, 5 Agustus 2012, bahkan presiden dan perdana menteri tidak menghadiri upacara pemakaman para prajurit, Selasa, 7 Agustus 2012, dengan alasan keamanan.
