TEMPO.CO, Istanbul - Situasi dalam negeri Turki kian memanas. Militer Turki mempensiunkan serentak 40 jenderal dan laksamana yang saat ini sedang ditahan karena dakwaan akan melakukan kudeta. Langkah ini diduga sebagai usaha pemerintahan Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan untuk mengebiri kekuatan militer.
Dewan Agung Militer (Supreme Military Council atau YAS) negara itu mengatakan, ke-40 jenderal dan laksamana tersebut termasuk dalam 55 perwira tinggi yang dibebastugaskan melalui pensiun. Sebagai gantinya, YAS yang dipimpin Perdana Menteri Erdogan mempromosikan 47 kolonel. Keputusan YAS ini sudah disahkan oleh Presiden Abdullah Gul pada akhir pekan lalu.
Langkah ini menjadi episode terakhir dari perseteruan pemerintah dan militer negara tersebut. Banyak pihak yang menilai pemerintah berusaha membungkam kekuatan dan pengaruh militer.
Asli Aydintasbas, kolumnis harian Milliyet, mengatakan seharusnya para petinggi militer ini tetap pada jabatannya sampai kasus diselesaikan pengadilan. “Berdasarkan hak asasi manusia dan konsep praduga tidak bersalah, para jenderal ini seharusnya tidak bisa dipaksa pensiun. Hal ini aneh dan terlihat seperti menggembosi militer,” kata dia.
Sejak 2008, ratusan perwira militer ditangkap dengan tuduhan berkomplot menggulingkan pemerintah--yang dinilai berbasis partai Islam--yang dipimpin Perdana Menteri Erdogan. Tahun lalu, Panglima Angkatan Bersenjata, Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara secara serempak mengundurkan diri karena perbedaan pandangan dengan Erdogan.
Selain perwira militer, sejumlah akademisi, wartawan, dan pengacara ditangkap dan diselidiki karena tuduhan ikut bergabung mengkudeta pemerintah. Sebagian dari mereka masih menunggu proses pengadilan dan bahkan beberapa malah belum didakwa secara resmi.
