TEMPO.CO, Kabul - PBB, Selasa, 29 Mei 2012, menyerukan pemerintah Afganistan agar melakukan "upaya berarti" guna memerangi produksi narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya.
Afganistan, negara yang memproduksi 90 persen opium dunia, dianggap hanya memandang "enteng" keberhasilan lembaga internasional memberantas ladang ganja, kata Youri Fedotov, Direktur Eksekutif PBB Urusan Drug dan Kejahatan.
Presiden Hamid Karzai membalas, "Afganistan menerima kutukan, sementara yang lain mendapatkan keuntungan." Oleh sebab itu, tak mungkin hanya Afganistan sendiri yang menyelesaikan masalah tersebut.
Data di PBB menyebutkan tanaman ganja tersebar di 131 ribu hektare pada 2011, naik tujuh persen dibandingkan tahun lalu. Secara keseluruhan, ladang tanaman ini meningkat 61 persen.
"Saya mencoba mengirimkan pesan kepada otoritas Afganistan bahwa mereka perlu bekerja secara sungguh-sungguh. Semua orang harus bekerja, bukan memperbanyak departemen," kata Fedotov.
Dia melanjutkan, pemberantasan produksi opium juga harus dilakukan secara integral untuk mengatasi pencucian uang dan korupsi. Fedotov mengatakan lebih dari 10 ribu hektare ladang ganja tahun ini diperkirakan berhasil diberantas dalam waktu tiga kali setahun. Tetapi, dia berkata, "Keberhasilan ini terlalu sedikit." Fedotov mencatat bahwa perdagangan obat bius di Afganistan melibatkan kelompok kejahatan internasional.
Menurut Presiden Karzai, perdagangan obat bius dan terorisme internasional terkait erat dan hampir seluruh pelaku perdagangan obat bius bukan warga Afganistan. "Presiden Karzai menganggap bahwa harus ada keputusan politik untuk melawan perdagangan obat terlarang ini. Tak mungkin hanya dilakukan oleh satu negara."
UNODC mengatakan penghasilan petani dari perdagangan obat bius di Afganistan pada 2011 mencapai US$ 1,4 miliar (sekitar Rp 13,3 triliun) atau setara dengan sembilan persen PDP negara. Untuk itu, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon meminta Afganistan memprioritaskan perang terhadap perdagangan obat bius. Hal yang menakutkan adalah ketika pasukan Amerika Serikat dan NATO mengakhiri keberadaan pasukannya pada akhir 2014 di sana.
