TEMPO.CO , Kairo- Pejabat Komite Pengawas Pemilihan Umum (KPPU) menyebutkan pemilu presiden, sejak Presiden Husni Mubarak terjungkal tahun lalu, akan digelar pada pekan pertama Juni mendatang.
Para jenderal yang naik ke tampuk kekuasaan Mubarak pada Februari tahun lalu menghadapi protes dan meluasnya tuntutan bahwa mereka harus menyerahkan kursi kepada sipil lebih dini ketimbang tenggat akhir Juni yang telah mereka tetapkan sendiri.
"Pemilu presidensial dimulai pada pekan pertama Juni dan presiden terpilih akan diambil sumpahnya pada akhir Juni," ujar anggota KPPU, Ahmed Shams el-Din, kepada Reuters, Minggu 19 Februari 2012 di Kairo.
Laporan serupa soal tanggal pemilu presiden juga muncul di harian-harian pemerintah kemarin. Komite yudisial kemarin mengumumkan tanggal resmi kerangka waktu pemilu tersebut.
Beberapa hari lalu diumumkan bahwa pendaftaran para kandidat dimulai pada 10 Maret. Banyak politikus mendesak agar pemilu digelar pada Mei mendatang. Di bawah undang-undang baru yang disahkan dalam sebuah referendum tahun lalu, jabatan presiden akan dibatasi dua kali periode empat tahun.
Sabtu pekan lalu, Ikhwanul Muslimin serta lengan politiknya, Partai Keadilan dan Kebebasan (FJP), memulai dua hari penjaringan untuk membahas siapa yang akan mereka dukung dalam pemilu presiden pertama setelah era Mubarak.
Petinggi Ikhwanul dan para perwakilan partai kemudian akan bertemu dengan kandidat yang akan maju. Menurut Konsultan Media FJP, Ahmed Subei, kandidat presidensial butuh 30 tanda tangan dari para anggota parlemen atau 30 ribu dukungan dari masyarakat di 10 gubernuran yang berbeda.
Belakangan, beredar rumor bahwa Ikhwanul dan Dewan Militer yang berkuasa mencoba menyodorkan bekas menteri luar negeri yang kini Sekretaris Jenderal Liga Arab, Nabil el-Araby, maju ke pertarungan pemilu presiden.
Kepada Al-Ahram, Subei berhati-hati menyebutkan bahwa, meskipun nama El-Araby di atas meja, penentuan kandidat yang tepat adalah suatu kerja "yang sangat rumit". Dia juga memastikan bahwa Ikhwanul dan FJP tidak akan memutuskan untuk mendukung bekas pemimpin Ikhwanul yang saat ini berharap dapat maju ke pemilu presiden, Abdel-Moneim Aboul-Fotouh. Aboul-Fotouh sudah dipecat dari Ikhwanul pada Juni tahun lalu setelah menyampaikan pengumuman, tanpa persetujuan FJP, minatnya maju bertarung dalam pemilu.
