Asap hitam terlihat dari lokasi terjadinya serangan bom di kota Baghdad, Irak (22/12/). REUTERS/Mohammed Ameen
TEMPO.COBasra - Seorang teroris yang menyamar sebagai polisi meledakkan bom bunuh diri sehingga menewaskan sedikitnya 53 orang, termasuk wanita dan anak-anak, di dekat kota pelabuhan selatan Irak, Basra, Sabtu, 14 Januari 2012. Puluhan orang lainnya terluka. "Teroris itu membawa tanda pengenal polisi dan mencapai sebuah pos pemeriksaan. Di sana dia meledakkan dirinya di antara polisi dan peziarah," kata seorang pejabat polisi di lokasi kejadian.
Serangan itu menimpa peziarah muslim Syiah di sebuah pos pemeriksaan. Mereka hendak menuju Karbala untuk mengikuti hari terakhir Arbain, yaitu salah satu perayaan keagamaan utama pada kalender Syiah.
Arbain menandai akhir dari peringatan 40 hari berkabung atas meninggalnya Imam Hussein, seorang cucu Nabi Muhammad yang tewas dalam pertempuran pada abad ketujuh di kota suci Karbala. Ratusan ribu kaum Syiah dari penjuru Irak dan Iran berbondong-bondong ke Karbala. Perayaan mencapai puncaknya kemarin.
Ini merupakan insiden terburuk di tengah krisis politik Irak yang kian panas. Hal itu memunculkan kekhawatiran baru soal kebangkitan kekerasan sektarian dan terjadi hanya beberapa pekan setelah Amerika Serikat menarik diri dari negara tersebut.
Pasukan keamanan segera menutup rumah sakit utama di Basra. Mereka khawatir bakal terjadi serangan berikutnya. Direktur Kantor Kesehatan Basra, Riyadh Abdul-Ameer, mengatakan ledakan bom itu menewaskan 53 orang dan 130 lainnya terluka.
Peristiwa Arbain memang sering menjadi target serangan kelompok militan sejak Amerika Serikat menggulingkan Presiden Irak Saddam Hussein, yang kaum Sunni.
Beberapa kelompok Islam Sunni, seperti Al-Qaidah, melihat penganut Syiah sebagai pelaku bidah. Dulu Saddam melarang peringatan agama yang dilakukan kaum Syiah itu.
Sejumlah orang tewas dalam serangan terhadap peziarah dalam beberapa pekan terakhir. Hal itu termasuk bom bunuh diri, yang menewaskan sedikitnya 44 orang.
Sebelum ledakan bom kemarin, Perdana Menteri Nuri al-Maliki, yang warga Syiah, sudah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk wakil presiden yang Sunni. Hal itu memicu krisis politik karena mengancam masa depan kesepakatan pembagian kekuasaan di antara Sunni, Syiah, dan Kurdi.
