TEMPO.CO, Port Moresby - Parlemen Papua Nugini mendukung perdamaian antara Perdana Menteri Peter O'Neill dan Wakilnya, Belden Namah. Perdamaian dilakukan setelah Namah meminta O'Neill mundur karena insiden penghadangan jet Falcon yang ditumpangi Sang Wakil oleh pesawat tempur Angkatan Udara Republik Indonesia, November tahun lalu.
Pada 9 Januari 2012, Namah menyerang O'Neill dalam acara talk show Roger Hauofa di Radio FM 100. Ia meminta Sang Perdana Menteri mengundurkan diri karena tidak mendukung pengusiran Duta Besar Indonesia di Port Moresby, Andrias Sitepu.
Namah mengancam akan mengusir Andrias bila Indonesia tidak memberi penjelasan dan permintaan maaf atas insiden tersebut. Meski kejadiannya November lalu, ia baru bersikap dua bulan kemudian. Pesawat Namah ketika itu dalam penerbangan dari Subang, Malaysia, menuju Port Moresby. Dianggap belum memiliki izin melintasi langit Indonesia, pesawat itu ditempel dua Sukhoi di atas Makassar.
O'Neill menyatakan tetap tidak akan mendukung keinginan Namah agar mengusir Duta Besar Indonesia. Dia pun menolak mundur. "Saya tidak perlu mengundurkan diri karena sejauh ini saya bertanggung jawab terhadap tugas," kata O'Neill.
Kini O'Neill dan Namah menyatakan akan tetap memimpin Papua Nugini hingga pemilihan umum pada April mendatang.
ABC RADIO AUSTRALIA NEWS | CORNILA DESYANA
Berita Terkait:
Ada Dua Kubu Perdana Menteri di Papua Nugini
Ini Kesaksian Pilot Jet Falcon Papua Nugini
Unjuk Rasa di Kedubes RI Port Moresby Dibubarkan
Hikmahanto: Cari Tahu Apa Penyebab PNG Marah
Beginilah Aksi 37 Menit 'Menjepit' Jet Papua Nugini
Berita terkait
Finlandia Uji Coba Paspor Digital ke Inggris, Pertama Kali di Dunia
5 September 2023
Uji coba paspor digital diberlakukan ke beberapa kota di Inggris, yakni London, Edinburgh, atau Manchester. Diusulkan untuk negara-negara Uni Eropa.
Baca SelengkapnyaRefleksi BNPP di 2022: Pemerataan Pembangunan Perbatasan Negara
28 Desember 2022
Pembangunan telah dijalankan di berbagai sektor mulai dari pendidikan, kesehatan, kelistrikan, hingga kualitas lingkungan.
Baca SelengkapnyaBNPP Gelar Rakordal Konsolidasi Pengelolaan Perbatasan Negara
5 Agustus 2022
Presiden mengamanatkan untuk mengambil langkah-langkah kongkret dalam pengelolaan perbatasan negara.
Baca SelengkapnyaMahfud Md Minta Pemerintah Daerah Waspadai Kriminalitas di Kawasan Perbatasan
12 September 2021
Mahfud Md meminta pemerintah daerah untuk mewaspadai tindakan kriminal di pos lintas batas negara (PLBN).
Baca SelengkapnyaBPKN Ungkap Pintu Masuk Produk Impor Terbuka Lebar di Daerah Ini
9 Juni 2021
BPKN menyatakan pintu masuk produk luar negeri (impor) ke Provinsi Kepri sangat terbuka lebar
Baca SelengkapnyaPetani Belgia Tidak Sengaja Pindahkan Patok Perbatasan Negara dengan Prancis
6 Mei 2021
Seorang petani Belgia memindahkan batu patok perbatasan berusia 200 tahun sejauh 2 meter ke wilayah Prancis dan memperluas luas wilayah Belgia.
Baca SelengkapnyaCegah Penyebaran Covid-19, NTT Tutup Pos Perbatasan Negara
21 April 2020
Menangkal Covid-19, NTT tutup perbatasan negara untuk perlintasan orang, tapi tidak untuk lalu lintas angkutan logistik.
Baca SelengkapnyaMahfud Md Jelaskan Dana Rp 24,3 Triliun untuk Daerah Perbatasan
11 Maret 2020
Dibandingkan dengan Papua, menurut Mahfud Md pembangunan daerah perbatasan harus teritegrasi antarkementerian/lembaga.
Baca SelengkapnyaRI - Malaysia Bakal Tandatangani MoU Dua Titik Perbatasan
16 November 2019
Direktur Topografi TNI AD Brigjen Asep Edi Rosidin mengatakan, persoalan perbatasan negara harus cepat diselesaikan.
Baca SelengkapnyaPilar Inggris - Belanda akan Dihancurkan di Pulau Sebatik
16 November 2019
Pilar yang dibangun Inggris dan Belanda sebagai tanda perbatasan kekuasaan wilayah jajahan.
Baca Selengkapnya