TEMPO.CO , Praha - Partai koalisi yunior Republik Cek mendukung rencana pemerintah mengembalikan aset gereja yang disita pemerintahan komunis di era 1948-1989. Keterangan tersebut disampaikan oleh sumber pemerintah, Rabu 11 Januari 2012.
Sebaliknya Partai Urusan Publik (VV)--partai beraliran tengah--mengancam akan menggagalkan kesepakatan pengembalian properti dan pembayaran kompensasi antara pemerintah dan kelompok-kelompok gereja.
"Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan kondisi ekonomi yang kian memburuk di Eropa daripada membayar kompensasi gereja," demikian pernyataan VV.
Dalam kesepakatan yang diteken antara partai-partai berkuasa dan 17 kelompok agama yang dipimpin gereja Katolik, pemerintah berniat mengembalikan aset yang disita pada 1948-1989, berikut kompensasi senilai US$ 2,93 miliar (Rp 27 triliun).
Dalam Prague Daily Monitor edisi 11 Januari 2012 dilaporkan pemerintah mendapatkan perlawanan keras dari VV tentang rencana pengembalian seluruh properti gereja yang pernah disita pemerintah berikut pemberian ganti rugi. Hal tersebut disampaikan Perdana Menteri Petr Necas dalam acara jumpa pers.
VV merupakan partai terkecil dalam koalisi pemerintah yang menyatakan ragu-ragu terhadap niat pemerintah. Partai ini ingin tahu dari mana pemerintah mendapatkan uang untuk membayar kompensasi bagi sejumlah gereja, sementara kondisi keuangan negara kian memburuk. Karena itu, menurut VV, pemerintah perlu menunda pembayaran kompensasi sembari menunggu kondisi pertumbuhan ekonomi negara.
Sikap VV mendapatkan dukungan dari Wakil Ketua Partai Demokrat (CSSD) Jiri Dienstbier. Menurut wakil juru bicara VV, pembayaran ditunda hingga kondisi keuangan membaik.
"Pembayaran dapat berlangsung satu tahun dan dimulai pada 1 Januari 2014 atau hingga pertumbuhan ekonomi Cek bagus," ujar Wakil Perdana Menteri Cek, Karolina Peake, melalui siaran pers.
