TEMPO.CO, Kairo - Pemerintah Mesir telah meminta pihak berwenang di Amerika Serikat (AS) untuk membekukan kekayaan 100 koruptor dari mantan pejabat di era rezim pimpinan Presiden Hosni Mubarak.
"Sebanyak 100 koruptor, termasuk mantan Presiden Hosni Mubarak dan keluarganya, yang menyimpan kekakayaan di AS, diminta untuk dibekukan," kata Duta Besar Mesir untuk AS, Sameh Shoukri, seperti dikutip kantor berita Mesir, MENA, Sabtu, 31 Desember 2011.
Satu tim penyelidikan dari Kementerian Kehakiman Mesir sedang dikirim ke AS untuk mendata kekayaan para mantan pejabat lainnya yang kemungkinan menumpuk kekayaan mereka di Negeri Abang Sam.
Disebutkan, pihak berwenang di AS sejak Maret lalu menyatakan siap membantu Mesir untuk mengembalikan kekayaan hasil korupsi dari para mantan pejabat rezim yang ditumbangkan pada 11 Februari 2011.
Sejauh ini, belum diungkapkan berapa jumlah kekayaan para mantan pejabat yang tersimpan di AS. Dubes Shoukri hanya mengatakan bahwa kekayaan tersebut berupa rekening di bank dan properti lainnya.
Sementara itu, Presiden Hosni Mubarak dan sejumlah mantan pejabat, termasuk mantan Menteri Dalam Negeri Habib Al Adly, sedang diadili di Kairo atas dakwaan penyalahgunaan wewenang dan pembunuhan demonstran anti-pemerintah dalam revolusi pada Januari dan Februari lalu yang menelan korban jiwa lebih dari 800 orang.
Selain AS, Mesir juga meminta pemerintah di sejumlah negara di Eropa, seperti Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Belgia, untuk membekukan kekayaan para mantan pejabat serupa.
Inggris sebelumnya dilaporkan telah membekukan rekening bank milik mantan ibu negara, Suzanne Mubarak, dan kedua putranya, Alaa dan Gamal Mubarak. Alaa dan Gamal kini ditahan di penjara Torah, pinggiran Kairo, dan sedang diadili bersama Mubarak atas dakwaan korupsi.
WDA | MENA | REUTERS | ANT
