TEMPO Interaktif, New York - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon menyambut pemberian amnesti dan pembebasan para tahanan di Myanmar. Namun ia mendesak Presiden Thein Sein membebaskan semua tahanan politik.
Ban menyatakan desakannya itu dalam pernyataan tertulis kemarin. "Saya berharap pemerintah memastikan pembebasan semua tahanan lebih cepat, konsisten, dengan komitmen mendukung hak-hak dasar dan penegakan hukum," ujar dia.
Jumlah tahanan politik Myanmar diperkirakan lebih dari 2.000 orang, termasuk sejumlah tokoh oposisi berpengaruh. Namun baru sekitar 200 tahanan politik yang dibebaskan.
Pelapor Khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia di Myanmar, Tomás Ojea Quintana, mengatakan pembebasan tahanan merupakan langkah maju yang penting yang dilakukan oleh Myanmar dalam merespons perhatian internasional dan rekonsiliasi politik lebih lanjut.
"Ini momen kunci bagi sejarah Myanmar serta merupakan kesempatan nyata yang positif dan perkembangan bermakna untuk meningkatkan situasi hak asasi dan transisi demokrasi yang lebih baik," kata Quintana.
Kemarin Kaukus Inter Parlemen ASEAN untuk Myanmar (AIPMC) meminta ASEAN bersama dunia internasional mendesakkan dengan kuat agar amnesti yang diberikan oleh Pemerintah Myanmar benar-benar untuk semua tahanan politik.
Desakan itu disampaikan AIPMC dalam rilisnya yang ditandatangani anggota parlemen dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Kamboja.
AIPMC juga meminta kejelasan dari Pemerintah Myanmar tentang keberadaan banyak tahanan politik yang belum dibebaskan mengingat kondisi mereka dalam penjara yang amat mengkhawatirkan. "Pemerintah harus segera menutup beroperasinya penjara-penjara yang sudah dikenal luas sangat buruk dan berbahaya bagi kesehatan para tahanan," kata Presiden AIPMC Eva Sundari.
