TEMPO Interaktif, Paris - Sehari setelah pertemuan Paris, Uni Eropa mencabut sanksi terhadap Libya. Siaran resmi Uni Eropa menyatakan ada 28 entitas Libya yang dibebaskan dari larangan.
Pencabutan larangan itu termasuk larangan berlabuh di bandar Tripoli, Al-Khoms, Brega, Ras Lanuf, Zawiyah, dan Zuara. Larangan terbang untuk maskapai Libyan Arab Airlines juga diakhiri, seperti halnya operasi perusahaan energi, termasuk Ras Lanuf Oil dan Gas Processing Co serta perusahaan minyak Sirte dan Waha.
Pencabutan larangan pun diberlakukan terhadap bank, seperti National Commercial Bank, Gumhouria Bank, Sahara Bank, dan First Gulf Libyan Bank.
Uni Eropa mencabut sanksi tersebut setelah dilakukan pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa di Polandia kemarin. Pada pertemuan itu dibahas cara menolong Libya dalam masa transisi, setelah empat dekade di bawah rezim Muammar Qadhafi dan enam bulan dilanda perang saudara.
Menurut Menteri Luar Negeri Polandia Radoslaw Sikorski, Perserikatan Bangsa-Bangsa diminta berperan sebagai pemimpin untuk membantu demiliterisasi Libya dan memastikan keamanan setelah konflik berakhir. "Cara Uni Eropa akan membantu Libya pertama-tama itu bergantung pada keinginan penguasa Libya," ujarnya.
Sikorski melanjutkan Uni Eropa telah mendapat kepercayaan dari para penguasa baru Libya. Kepercayaan itu, ujarnya, akan digunakan untuk mendukung transformasi damai menuju demokrasi di Libya.
Sebelumnya dalam pertemuan 60 negara yang membahas masa depan Libya setelah larinya Muammar Qadhafi, di Paris, Prancis, dua hari lalu, dibahas soal rekonstruksi dan bantuan dana bagi Libya. Presiden Prancis Nicolas Sarkozy menjelaskan dana US$ 15 miliar akan dicairkan dari aset Libya yang dulu dibekukan.
Dari persembunyiannya Qadhafi menuding dunia internasional berusaha menguasai Libya untuk kepentingan minyak dan sumber daya alam lainnya. Atas dasar itu Qadhafi bersumpah akan melakukan perang gerilya. "Kami tidak akan menyerah. Kami bukan perempuan dan kami akan tetap akan berperang," ujar Qadhafi dalam pesan audionya.
Ia juga meminta Pakta Pertahanan Atlantik Utara dan PBB menghentikan intervensinya terhadap Libya.
l REUTERS | BBC | AL-JAZEERA | MARIA RITA
Berita terkait
Markas Perusahaan Minyak Nasional Libya Diserang, 4 Orang Tewas
10 September 2018
Sejumlah pria bersenjata menyerang kantor pusat perusaahan minyak nasional Libya, NOC, di Tripoli, Senin 10 September 2018.
Baca SelengkapnyaTrump Pastikan Model Libya Tak Dilakukan di Korea Utara
18 Mei 2018
Trump mengatakan penyelesaian denuklirisasi Korea Utara tidak akan menggunakan model Libya, seperti disuarakan penasehat Keamanan AS, John Bolton.
Baca SelengkapnyaSempat Divonis Mati, Putra Khadafi Malah Dibebaskan
11 Juni 2017
Saif al-Islam, putra kedua Muamar Khadafidiktator Libya yang telah dijungkalkan, dilaporkan bebas dari penjara.
Baca SelengkapnyaISIS Paksa Perawat Filipina Latih Militan di Libya
28 Februari 2017
Staf kesehatan Filipina bekerja di rumah sakit utama di Sirte, Libya, yang digunakan ISIS untuk mengobati militan yang terluka.
Baca SelengkapnyaBulan Sabit Merah Temukan 74 Mayat di Pantai Libya
22 Februari 2017
Kemungkinan masih ada korban yang tenggelam ke dalam laut.
Baca SelengkapnyaLibya Cegat 400 Pengungsi Tujuan Eropa
5 Februari 2017
Di antara pengungsi yang berada di perahu tersebut berasal dari Suriah, Tunisia, Libya, dan wilayah otoritas Palestina.
Baca SelengkapnyaGara-gara Monyet Perang Suku Pecah di Libya, 20 orang Tewas
21 November 2016
Keluarga siswa SMA yang menjadi korban serangan monyet yang dilepaskan tiga pemuda, membalas dendam hingga terjadi perang suku di Shaba,Libya.
Baca SelengkapnyaTragis, Wartawan Belanda Tewas Ditembak Sniper
3 Oktober 2016
"Mayat Oerlemans dibawa ke rumah sakit Misrata, 200 kilometer sebelah barat Sirte."
Baca SelengkapnyaLibya Rebut Kembali Sirte dari Tangan ISIS
17 Agustus 2016
"Distrik Dua berhasil dibebaskan," kata Reda Issa, juru bicara pasukan pro-pemerintah, kepada kantor berita Reuters.
Pertama Kali, Jet AS Hajar Basis ISIS di Libya
2 Agustus 2016
Menurut keterangan Pentagon, serangan udara yang dilancarkan pada Senin kemarin untuk menjawab permintaan Otoritas Pemerintah Nasional (GNA).
Baca Selengkapnya