TEMPO Interaktif, Bangkok - Kelompok Kaus Merah kemarin menuntut pemerintahan baru yang dipimpin perdana menteri terpilih, Yingluck Shinawatra, memberi keadilan kepada mereka.
Kaus Merah mewaspadai perdebatan tentang rencana pemberian amnesti yang akan membawa pulang mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra. Mereka ingin mendapatkan penjelasan menyangkut sejumlah pemimpin militer yang harus dimintai pertanggungjawaban atas kerusuhan yang terjadi pada April dan Mei 2010. Peristiwa berdarah itu telah menewaskan 91 orang dari kelompok Kaus Merah dan melukai sekitar 2.000 orang.
"Kita tidak bisa melompat ke amnesti atau mengajukan undang-undang amnesti tanpa pertama-tama memproses hak atas keadilan," kata Thida Thaworseth, pemimpin perempuan Front Bersatu untuk Demokrasi Menentang Diktator (UDD).
Kesal karena lambatnya pengusutan atas kerusuhan berdarah tahun lalu, Kaus Merah kemarin melakukan demonstrasi berjalan kaki ke kantor Departemen Investigasi Khusus. Demonstran adalah keluarga korban yang tewas.
Mereka mendesak Direktur Jenderal Departemen Investigasi Khusus Tharit Pengdit menunjukkan tanggung jawabnya atas kegagalan membawa pelakunya untuk diadili.
Sebelumnya, Yingluck menyatakan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan melanjutkan penyidikannya, terutama atas pembunuhan sejumlah warga sipil. Kaus Merah menyalahkan militer terkait dengan peristiwa ini.
Adik kandung Thaksin kemudian mengusulkan amnesti umum sebagai jalan mencapai rekonsiliasi nasional. "Rakyat Thai dari dua sisi harus mengetahui pertama-tama soal kebenaran. Siapa yang bertanggung jawab atas tewasnya 91 orang dan lebih dari 2.000 yang terluka, termasuk tewasnya sejumlah aparat militer dan siapa yang membakar gedung-gedung itu," kata Yingluck.
Seorang pejabat Partai Puea Thai, pemenang pemilihan umum 3 Juli lalu, mengatakan tahun pertama pemerintahan baru akan berfokus pada kebijakan ekonomi. "Kami tak ingin pagi-pagi ada instabilitas," ujarnya kemarin.
Tahap berikutnya baru menggulirkan ide rekonsiliasi nasional sebagai implementasi hasil kerja Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi, termasuk membentuk pengadilan untuk menuntut pertanggungjawaban terhadap pelaku pembunuhan pada kerusuhan April dan Mei 2010 saat Kaus Merah melakukan demonstrasi di Ratchaprasong, Bangkok.
Barulah pada tahun ketiga rancangan undang-undang amnesti diajukan ke parlemen. Diperkirakan pembahasannya memakan waktu setahun sampai pemilu berikutnya.
REUTERS | THE NATION | YOPHIANDI (BANGKOK) | MARIA RITA
