TEMPO Interaktif, Bangkok - Gara-gara undang-undang belum kelar, jadwal pemilihan umum Thailand diperkirakan akan molor. Sebelumnya pemerintah negara itu mengumumkan akan menggelar pemilu paling lambat awal Juli mendatang. Namun, rencana itu, kata Wakil Perdana Menteri Thailand, kemungkinan bisa berubah.
Dalam pernyataannya hari ini, Rabu 4 Mei 2011, Wakil Perdana Menteri Suthep Tgausuban mengatakan pemilu kemungkinan tertunda untuk memberikan kesempatan kepada otoritas menyetujui undang-undang konsitusi. Karena jadwal pemilu mundur, maka jadwal pembubaran parlemen tingkat rendah pun akan berubah. Suthep mengatakan pembubaran parlemen baru dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan hukum Senin mendatang.
"Tapi, tujuan masih tidak berubah. Saya rasa jika tanggalnya berubah satu atau dua hari tidak akan ada perbedaannya," kata Suthep. Dia mengakui belum mengetahui persis kapan parlemen dibubarkan. "Tadi malam saat rapat kabinet, seorang menteri bertanya kepada perdana menteri kapan dia akan membubarkan parlemen dan perdana menteri memintanya mendengar pengumuman di radio."
Sebelumnya Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva berharap parlemen dibubarkan pada 6 Mei. Kenyataannya hingga saat ini masih ada tiga undang-undang pemilu yang belum selesai dibahas.
STRAITS TIMES | SUNARIAH
Dalam pernyataannya hari ini, Rabu 4 Mei 2011, Wakil Perdana Menteri Suthep Tgausuban mengatakan pemilu kemungkinan tertunda untuk memberikan kesempatan kepada otoritas menyetujui undang-undang konsitusi. Karena jadwal pemilu mundur, maka jadwal pembubaran parlemen tingkat rendah pun akan berubah. Suthep mengatakan pembubaran parlemen baru dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan hukum Senin mendatang.
"Tapi, tujuan masih tidak berubah. Saya rasa jika tanggalnya berubah satu atau dua hari tidak akan ada perbedaannya," kata Suthep. Dia mengakui belum mengetahui persis kapan parlemen dibubarkan. "Tadi malam saat rapat kabinet, seorang menteri bertanya kepada perdana menteri kapan dia akan membubarkan parlemen dan perdana menteri memintanya mendengar pengumuman di radio."
Sebelumnya Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva berharap parlemen dibubarkan pada 6 Mei. Kenyataannya hingga saat ini masih ada tiga undang-undang pemilu yang belum selesai dibahas.
STRAITS TIMES | SUNARIAH
