TEMPO Interaktif, Aljir - Pemerintah Aljazair bakal mencabut Undang-Undang Daruratnya menyusul tuntutan reformasi yang diserukan ribuan demonstran beberapa waktu lalu. "Segera, kami akan membahas. Saya sampaikan undang-undang darurat akan dicabut dalam beberapa hari mendatang," kata Menteri Luar Negeri Aljazair Mourad Medelci, Senin (14/2).
Dengan dicabutnya undang-undang tersebut berarti kebebasan berekspresi dan berpendapat diperbolehkan. Namun, ia mengingatkan kebebasan itu tetap harus sesuai dengan aturan.
Pengumuman tentang pencabutan undang-undang darurat itu disampaikan setelah pendemo anti pemerintah menyerukan perubahan kekuasaan. Dalam demonstrasi itu terjadi bentrokan antar pendemo dan polisi yang berusaha menghalau mereka.
Pemerintah meremehkan aksi itu sebagai gerakan minoritas. "Saya kira dari satu aksi ke aksi lainnya tidak akan bertambah," kata salah seorang pejabat pemerintah.
Dalam aksi protes itu sebanyak 100 orang ditangkap di Aljir, Sabtu lalu. Namun pemerintah menyatakan mereka kini telah dibebaskan semua.
Undang-undang Kedaruratan telah diberlakukan sejak 1992 untuk meredam perang sipil yang diperkirakan Amerika telah menewaskan lebih dari 150 ribu orang.
Awal bulan ini Presiden Aljazair Abdelaziz Bouteflika mengatakan akan mencabut larangan demonstrasi dalam waktu dekat.
Aksi demonstrasi di negara itu menuntut berbagai masalah termasuk pengangguran, tingginya harga makanan, dan korupsi. Tuntutan itu tak jauh berbeda dengan tuntutan pendemo di Mesir dan Tunisia.
CNN | AQIDA SWAMURTI
Dengan dicabutnya undang-undang tersebut berarti kebebasan berekspresi dan berpendapat diperbolehkan. Namun, ia mengingatkan kebebasan itu tetap harus sesuai dengan aturan.
Pengumuman tentang pencabutan undang-undang darurat itu disampaikan setelah pendemo anti pemerintah menyerukan perubahan kekuasaan. Dalam demonstrasi itu terjadi bentrokan antar pendemo dan polisi yang berusaha menghalau mereka.
Pemerintah meremehkan aksi itu sebagai gerakan minoritas. "Saya kira dari satu aksi ke aksi lainnya tidak akan bertambah," kata salah seorang pejabat pemerintah.
Dalam aksi protes itu sebanyak 100 orang ditangkap di Aljir, Sabtu lalu. Namun pemerintah menyatakan mereka kini telah dibebaskan semua.
Undang-undang Kedaruratan telah diberlakukan sejak 1992 untuk meredam perang sipil yang diperkirakan Amerika telah menewaskan lebih dari 150 ribu orang.
Awal bulan ini Presiden Aljazair Abdelaziz Bouteflika mengatakan akan mencabut larangan demonstrasi dalam waktu dekat.
Aksi demonstrasi di negara itu menuntut berbagai masalah termasuk pengangguran, tingginya harga makanan, dan korupsi. Tuntutan itu tak jauh berbeda dengan tuntutan pendemo di Mesir dan Tunisia.
CNN | AQIDA SWAMURTI
