TEMPO Interaktif, Aljir - Pemerintah Aljazair melarang demonstrasi dan menangkap para aktivis yang nekat. Diperkirakan 400 orang aktivis pembela hak asasi manusia telah ditangkap saat menggelar aksi menentang pemerintah Sabtu (12/1) kemarin.
Meski dilarang, ribuan orang berpartisipasi dalam demonstrasi di pusat ibu kota Aljir menentang pemerintah. Polisi dengan perlengkapan lengkap berusaha menghalau aksi itu dengan memblokade jalan, mengepung demonstran, dan membuat barikade di pinggiran Aljir, mencegah bertambahnya massa.
Jumlah polisi yang diturunkan menyaingi banyaknya jumlah pendemo, diperkirakan tiga banding satu. Antisipasi itu tak membuat masyarakat urung, ribuan orang turun ke Aljir dan bentrok fisik dengan polisi tak terhindarkan. Sebagian ditangkap, termasuk wartawan asing.
Ketegangan seperti ini pernah terjadi selama lima hari di awal Januari lalu. Mereka mengeluhkan tingginya harga bahan makanan. Meski Aljazair termasuk negara pengekspor minyak dan gas terbesar, sebagian besar penduduknya miskin dan angka pengangguran tinggi.
Dalam demonstrasi itu, mereka menginginkan Presiden Abdelaziz Bouteflika yang berkuasa sejak 1999 turun dari jabatannya. Selama ia berkuasa, masyarakat dilarang menggelar demonstrasi di ibukota tetapi banyak yang mengabaikan.
Demontrasi yang digelar Sabtu lalu itu diorganisir oleh Koordinasi untuk Perubahan Demokrasi di Aljazair, sebuah kelompok yang beranggotakan aktivis hak asasi, nasionalis, pengacara, dan lainnya.
ARABNEWS| AQIDA SWAMURTI
Meski dilarang, ribuan orang berpartisipasi dalam demonstrasi di pusat ibu kota Aljir menentang pemerintah. Polisi dengan perlengkapan lengkap berusaha menghalau aksi itu dengan memblokade jalan, mengepung demonstran, dan membuat barikade di pinggiran Aljir, mencegah bertambahnya massa.
Jumlah polisi yang diturunkan menyaingi banyaknya jumlah pendemo, diperkirakan tiga banding satu. Antisipasi itu tak membuat masyarakat urung, ribuan orang turun ke Aljir dan bentrok fisik dengan polisi tak terhindarkan. Sebagian ditangkap, termasuk wartawan asing.
Ketegangan seperti ini pernah terjadi selama lima hari di awal Januari lalu. Mereka mengeluhkan tingginya harga bahan makanan. Meski Aljazair termasuk negara pengekspor minyak dan gas terbesar, sebagian besar penduduknya miskin dan angka pengangguran tinggi.
Dalam demonstrasi itu, mereka menginginkan Presiden Abdelaziz Bouteflika yang berkuasa sejak 1999 turun dari jabatannya. Selama ia berkuasa, masyarakat dilarang menggelar demonstrasi di ibukota tetapi banyak yang mengabaikan.
Demontrasi yang digelar Sabtu lalu itu diorganisir oleh Koordinasi untuk Perubahan Demokrasi di Aljazair, sebuah kelompok yang beranggotakan aktivis hak asasi, nasionalis, pengacara, dan lainnya.
ARABNEWS| AQIDA SWAMURTI
