Presiden Pantai Gading Usir Duta Besar Inggris dan Kanada
Jumat, 7 Januari 2011 14:05 WIB
TEMPO Interaktif, Ottawa - Presiden Pantai Gading Laurent Gbagbo mengusir Duta Besar Kanada dan Inggris di Abidjan. Namun, Kanada dan Inggris mengabaikan perintah pengusiran tersebut.
Menteri Luar Negeri Kanada Lawrence Cannon menyatakan Kanada tidak mengakui pemerintahan Gbagbo sehingga permintaan Gbagbo dinilai tidak sah.
Kanada sebelumnya meminta para diplomat Pantai Gading untuk meninggalkan Ottawa sebagai protes penolakan Gbagbo untuk mundur setelah Gbagbo kalah pada Pemilihan Presiden 28 November lalu. Pada Pemilihan Presiden tahun lalu, Alassane Quattara mengalahkan Gbagbo.
Inggris juga mengambil kebijakan yang sama dengan Kanada. Mereka mengabaikan pengusiran Duta Besar mereka di Pantai Gading.
Pertikaian politik di Pantai Gading telah melumpuhkan negara tersebut dan memicu kekerasan yang sudah menewaskan 173 orang.
Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat telah mengancam mengambil tindakan militer melawan Gbagbo.
Gbagbo, 65 tahun, berkuasa sejak 2000 dan memerintah saat perang bersaudara pecah. Ia mempertahankan kekuasaannya meski kedaluwarsa pada 2005.
CANADIANPRESS| KODRAT
Menteri Luar Negeri Kanada Lawrence Cannon menyatakan Kanada tidak mengakui pemerintahan Gbagbo sehingga permintaan Gbagbo dinilai tidak sah.
Kanada sebelumnya meminta para diplomat Pantai Gading untuk meninggalkan Ottawa sebagai protes penolakan Gbagbo untuk mundur setelah Gbagbo kalah pada Pemilihan Presiden 28 November lalu. Pada Pemilihan Presiden tahun lalu, Alassane Quattara mengalahkan Gbagbo.
Inggris juga mengambil kebijakan yang sama dengan Kanada. Mereka mengabaikan pengusiran Duta Besar mereka di Pantai Gading.
Pertikaian politik di Pantai Gading telah melumpuhkan negara tersebut dan memicu kekerasan yang sudah menewaskan 173 orang.
Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat telah mengancam mengambil tindakan militer melawan Gbagbo.
Gbagbo, 65 tahun, berkuasa sejak 2000 dan memerintah saat perang bersaudara pecah. Ia mempertahankan kekuasaannya meski kedaluwarsa pada 2005.
CANADIANPRESS| KODRAT
