TEMPO Interaktif, Washington DC- Wikileaks membocorkan laporan mengejutkan: Washington perintahkan diplomatnya melancarkan aksi spionase dengan target petinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tidak tanggung-tanggung, targetnya adalah Sekretaris Jenderal Ban Ki-Moon dan wakil Cina, Rusia, Perancis dan Inggris, selaku anggota tetap Dewan Keamanan.
Seperti termaktub dalam cablegate.wikileaks.org, perintah itu dikeluarkan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton pada Juli 2009. Washington memerintahkan diplomatnya untuk memberi laporan forensik yang detil tentang sistem komunikasi yang digunakan petinggi PBB, termasuk password dan kunci-kunci lain dalam jaringan pribadi dan komersial mereka.
Para diplomat juga diminta untuk mengumpulkan informasi yang sama milik sekretaris, kepala agen khusus, dan kepala penasehat, pembantu, kepala operasi perdamaian dan politik, dan komandan pasukan militer PBB. Tidak berhenti di situ, Washington juga meminta nomor kartu kredit, alamat surat elektronik, telepon, faksimili, bahkan jumlah penerbangan "frequent-flyer" petinggi-petinggi PBB tersebut. Dokumen rahasia itu dikirim ke kantor-kantor kedutaan dan konsultan AS di 33 negara, termasuk London, Paris, dan Moskow.
Rencana rahasia ini termasuk operasi lintas badan. Badan Intelijen Pusat (CIA), Biro Investigasi Federal (FBI) dan Pasukan Pengamanan Presiden AS juga diminta memberi laporan.
Dokumen itu merupakan satu diantara 219 dokumen rahasia yang bocor ke publik sejak hari ini. Dalam laman pembuka, Wikileaks mengaku mengantongi 251 ribu dokumen diplomati AS yang siap disebarkan.
Menurut Wikileaks, PBB bukan target tunggal dari operasi mata-mata AS. Surat diplomatik yang ada di Wikileaks menyatakan sejak 2008, Kementerian Luar Negeri AS mengeluarkan sedikitnya sembilan instruksi yang sama. Termasuk rencana perjalanan dan kendaraan yang digunakan pemimpin Hamas dan pejabat lain di Palestina. Selain oleh Clinton, dokumen-dokumen itu ditandatangani oleh mantan Menteri Condoleezza Rice, yang membawahi 11.500 personel di Kementerian Luar Negeri.
Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon, belum bisa berkomentar. Tapi, "kami memantau laporan tersebut," kata Farhan Haq, juru bicaranya.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS, PJ Crowley membantah tudingan tersebut. "Diplomat kami bekerja seperti diplomat lainnya, tidak terlibat aktivitas intelijen," katanya.
GUARDIAN | REZA M
Seperti termaktub dalam cablegate.wikileaks.org, perintah itu dikeluarkan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton pada Juli 2009. Washington memerintahkan diplomatnya untuk memberi laporan forensik yang detil tentang sistem komunikasi yang digunakan petinggi PBB, termasuk password dan kunci-kunci lain dalam jaringan pribadi dan komersial mereka.
Para diplomat juga diminta untuk mengumpulkan informasi yang sama milik sekretaris, kepala agen khusus, dan kepala penasehat, pembantu, kepala operasi perdamaian dan politik, dan komandan pasukan militer PBB. Tidak berhenti di situ, Washington juga meminta nomor kartu kredit, alamat surat elektronik, telepon, faksimili, bahkan jumlah penerbangan "frequent-flyer" petinggi-petinggi PBB tersebut. Dokumen rahasia itu dikirim ke kantor-kantor kedutaan dan konsultan AS di 33 negara, termasuk London, Paris, dan Moskow.
Rencana rahasia ini termasuk operasi lintas badan. Badan Intelijen Pusat (CIA), Biro Investigasi Federal (FBI) dan Pasukan Pengamanan Presiden AS juga diminta memberi laporan.
Dokumen itu merupakan satu diantara 219 dokumen rahasia yang bocor ke publik sejak hari ini. Dalam laman pembuka, Wikileaks mengaku mengantongi 251 ribu dokumen diplomati AS yang siap disebarkan.
Menurut Wikileaks, PBB bukan target tunggal dari operasi mata-mata AS. Surat diplomatik yang ada di Wikileaks menyatakan sejak 2008, Kementerian Luar Negeri AS mengeluarkan sedikitnya sembilan instruksi yang sama. Termasuk rencana perjalanan dan kendaraan yang digunakan pemimpin Hamas dan pejabat lain di Palestina. Selain oleh Clinton, dokumen-dokumen itu ditandatangani oleh mantan Menteri Condoleezza Rice, yang membawahi 11.500 personel di Kementerian Luar Negeri.
Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon, belum bisa berkomentar. Tapi, "kami memantau laporan tersebut," kata Farhan Haq, juru bicaranya.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS, PJ Crowley membantah tudingan tersebut. "Diplomat kami bekerja seperti diplomat lainnya, tidak terlibat aktivitas intelijen," katanya.
GUARDIAN | REZA M
