TEMPO Interaktif, Bangkok -Mahkamah Konstitusi Thailand pagi tadi memulai sidang pembelaan final dalam sebuah kasus pendanaan pemilu terhadap Partai Demokrat yang berkuasa. Hasil akhirnya bisa membubarkan partai dan mengganti perdana menteri yang menjabat saat ini.

Pengadilan, yang prosesnya bisa memakan waktu beberapa jam belum menentukan kapan tanggal untuk keputusan, tapi pasar saham lokal berhati-hati setelah pembacaan pernyataan penutup. Keputusan perkara bisa menimbulkan komplikasi krisis politik dengan protes-protes di jalan, pembubaran partai dan intervensi militer. Partai tertua Thailand itu dituduh melakukan penyalahgunaan dana pemilu dari lembaga negara Komisi Pemilihan Umum sebelum pemilu 2005.

Kasus ini adalah pertama dari dua perkara terhadap partai konservatif dan pro kemapanan, yang berkuasa setelah sebuah pemilihan umum parlemen yang kontroversial pada 2008 setelah sebuah pengadilan memerintahkan pembubaran partai berkuasa yang beraliansi dengan mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra.

Pendongkelan Thaksin dalam sebuah kudeta militer pada 2006, ditambah pembubaran oleh pengadilan dua partai yang berafiliasi kepadanya dan gerakan Kaus Merah, telah membelah negeri Asia Tenggara yang memiliki pertumbuhan ekonomi terbesar kedua tersebut.

Para pengamat kini cemas hasil sidang kasus yang tak menyenangkan itu bakal berakhir dengan pembubaran Partai Demokrat dan sebuah pembrangusan atas eksekutif partai itu, tak lain terjungkalnya Perdana Metneri Abhisit Vejjajiva.

Reuters | The Straits Times | dwi a