TEMPO Interaktif, Baghdad -Presiden Irak hari ini diperkirakan akan menanyai secara resmi kepada Perdana Menteri incumben, Nouri al-Maliki untuk membentuk pemerintahan baru. Hal itu dikemukakan oleh para pejabat kantor kepresidenan.

Pengumuman yang lama ditunggu-tunggu itu bagian dari suatu kesepakatan buat mengakhiri delapan bulan kebuntuan atas siapa yang akan memimpin negeri seiring hasil pemilu 7 Maret yang inkonklusif, dan pembentukan dari tenggat 30 hari buat al-Maliki menjawab tanggun jawab tugas membentuk Kabinetnya.

Pemerintahan baru diperkirakan akan memasukkan semua faksi-faksi utama, termasuk Kurdi, partai-partai politik Syiah yang berkait ke Iran dan sebuah blok pendukung Sunni yang sempat diyakini bakal memimpin pemerintahan berikutnya.

Al-Maliki bakal harus menentukan peran-peran substansial buat semua faksi atau berisiko pemerintahan ditinggalkan. Sebuah kemungkinan yang bisa meniupkan destabilisasi buat Irak yang demokrasinya masih rapuh.

Pengumuman Kamis (25/11) adalah formalitas, setelah Presiden Jalal Talabani terpilih pada 11 November dan pada saat yang sama secara terbuka menanyai al-Maliki untuk membentuk pemerintahan berikutnya. Talabani kemudian punya 15 hari dimana secara formal memperpanjang tawaran, memberi al-Maliki sejumlah ekstra waktu untuk menyusun detilnya.

AP | The Straits Times | dwi arjanto