TEMPO Interaktif, Bangkok -Pemerintah Thailand hari ini (5/10) memperpanjang keadaan darurat di Bangkok dan tiga provinsi di sekitarnya untuk tiga bulan ke depan, sejak kebangkitan protes berdarah pada April dan Mei lalu.
“Kabinet setuju memperpanjang pemberlakukan keadaan darurat di empat provinsi, termasuk Bangkok, untuk tiga bulan mulai hari ini,” ujar wakil juru bicara pemerintah Supachai Jaismut. Dekrit kontroversial dilansir di Ibukota pada awal April lalu sebagai tanggapan atas reli massa anti pemerinah lewat gerakan “Kaus Merah” yang puncaknya terjadi bentrok berdarah antara pendemo dan tentara yang menewaskan 91 orang dan ratusan terluka.
Hampir bersamaan, hari ini pemerintah diminta menarik semua tentara dari tiga provinsi di selatan jika menginginkan berakhirnya kerusahan problem kerusuhan di selatan. Demikiaan dikatanan Ketua Confederation of 15 Southern Islamic Committees, Kariya Kijjjarak.
Nasehat itu muncul begitu kekerasan yang berlanjut di Selatan seiring penunjukan seorang komandan baru Army Region 4 (Thailand selatan).
Kariya bilang problem di selatan tak bisa diselesaikan oleh kekuatan militer, melainkan hanya dengan cara-cara damai. Dia menyampaikan tiga rekomendasi:
1. Penarikan seluruh pasukan dari kawasan selatan dan membiarkan warga lokal di sana mengatur diri mereka sebagai sebuah zona administratif khusus, bukan negara merdeka. Pemerintahan sendiri bakal bisa menerima prinsip-prinsip di bawah agama Islam. Jika pembunuhan berlanjut setelah tentara pergi, pemerintah kemudian bisa mendeklarasikan bahwa warga Selatan yang telah membunuh saudara mereka sendiri, bukan tentara atau polisi.
2. Percepatan sertifikast halal untuk industri makanan di Selatan untuk meningkatkan ekonomi kawasan di kebanyakan provinsi dan menciptakan lapangan pekerjaan buat warga lokal.
3. Deklarasikan Yala, Pattani dan Narathiwat sebagai kota-kota untuk agama Islam dan tujuan turisme budaya. Turis-turis asing bisa menikmati budaya Islam di tiga provinsi, sebagaimana mereka yang ingin menyaksikan budaya Barat bisa mengunjungi Songkhla, Phuket atau Samui.
Bangkok Post | The Straits Times | dwi arjanto
“Kabinet setuju memperpanjang pemberlakukan keadaan darurat di empat provinsi, termasuk Bangkok, untuk tiga bulan mulai hari ini,” ujar wakil juru bicara pemerintah Supachai Jaismut. Dekrit kontroversial dilansir di Ibukota pada awal April lalu sebagai tanggapan atas reli massa anti pemerinah lewat gerakan “Kaus Merah” yang puncaknya terjadi bentrok berdarah antara pendemo dan tentara yang menewaskan 91 orang dan ratusan terluka.
Hampir bersamaan, hari ini pemerintah diminta menarik semua tentara dari tiga provinsi di selatan jika menginginkan berakhirnya kerusahan problem kerusuhan di selatan. Demikiaan dikatanan Ketua Confederation of 15 Southern Islamic Committees, Kariya Kijjjarak.
Nasehat itu muncul begitu kekerasan yang berlanjut di Selatan seiring penunjukan seorang komandan baru Army Region 4 (Thailand selatan).
Kariya bilang problem di selatan tak bisa diselesaikan oleh kekuatan militer, melainkan hanya dengan cara-cara damai. Dia menyampaikan tiga rekomendasi:
1. Penarikan seluruh pasukan dari kawasan selatan dan membiarkan warga lokal di sana mengatur diri mereka sebagai sebuah zona administratif khusus, bukan negara merdeka. Pemerintahan sendiri bakal bisa menerima prinsip-prinsip di bawah agama Islam. Jika pembunuhan berlanjut setelah tentara pergi, pemerintah kemudian bisa mendeklarasikan bahwa warga Selatan yang telah membunuh saudara mereka sendiri, bukan tentara atau polisi.
2. Percepatan sertifikast halal untuk industri makanan di Selatan untuk meningkatkan ekonomi kawasan di kebanyakan provinsi dan menciptakan lapangan pekerjaan buat warga lokal.
3. Deklarasikan Yala, Pattani dan Narathiwat sebagai kota-kota untuk agama Islam dan tujuan turisme budaya. Turis-turis asing bisa menikmati budaya Islam di tiga provinsi, sebagaimana mereka yang ingin menyaksikan budaya Barat bisa mengunjungi Songkhla, Phuket atau Samui.
Bangkok Post | The Straits Times | dwi arjanto
