TEMPO Interaktif, New York - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon kemarin mendesak ASEAN (perhimpunan negara-negara Asia Tenggara) menekan junta militer Burma untuk menegakkan hak asasi dan demokrasi di negara itu.
Seruan ini ia sampaikan menjelang pemilihan umum pada 7 November mendatang. Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada sudah menyampaikan penilaian mereka soal adanya kemungkinan proses itu bakal berlangsung dalam kondisi penuh tekanan.
Menurut Ban, ASEAN harus mengambil tindakan keras terhadap rezim yang dipimpin Jenderal Senior Than Shwe itu. "Kegagalan mencapai harapan tersebut dapat menjatuhkan kredibilitas proses itu, yang akhirnya mempengaruhi nilai dan prinsip bersama ASEAN," katanya.
Desakan serupa disampaikan Presiden Amerika Barack Hussein Obama. Pemilu tahun ini akan menjadi yang kedua dalam dua dekade terakhir. Namun Liga Nasional bagi Demokrasi (NLD) yang pernah menang pada pemilu 1990 dilarang ikut dan telah dihapus sebagai partai karena memboikot pemilu.
Meski begitu, Jumat pekan lalu, Aung San Suu Kyi akhirnya diizinkan menggunakan hak pilihnya. Nomor kartu identitas, tanggal lahir, nama orang tua, dan alamat Suu Kyi tercantum dalam daftar pemilih. Sesuai dengan undang-undang pemilu yang baru, ia boleh memilih jika namanya ada dalam daftar itu.
Pelaksanaan kampanye pun secara resmi sudah dimulai di Burma. Kesempatan pertama untuk berkampanye melalui siaran televisi dan radio diberikan kepada Partai Persatuan Nasional, yang dibentuk oleh para pengikut diktator Ne Win, yang pernah berkuasa pada 1962-1988.
Sekretaris jenderal partai itu, Khin Maung Gyi, menjanjikan penegakan hak asasi, seperti kebebasan berpendapat, berkumpul, dan beragama, sesuai dengan konstitusi. Partai itu berjanji memerangi penyuapan dan korupsi.
Berdasarkan aturan, sepekan sebelum kampanye, 37 partai yang diperbolehkan sebagai peserta pemilu harus meminta izin dan menyerahkan proposal kampanye mereka untuk disahkan.
AP | Myanmar Times | Faisal Assegaf
