TEMPO Interaktif, Bangkok – Demonstran kaus merah, Selasa (11/5), menolak menghentikan protes mereka sampai Wakil Perdana Menteri Suthep Thaugsuban diseret ke pengadilan terkait bentrokan antara kaus merah dan tentara yang menewaskan 25 orang, April lalu.
Demonstran yang bernama resmi Fron Persatuan Demokrasi Melawan Kediktatoran (UDD), sebelumnya menerima batas waktu yang diusulkan pemerintah untuk menggelar pemilu 14 November mendatang. Namun usulan ini diterima sepenuhnya jika Suthep dituntut oleh polisi.
“Kami ingin tuduhan kriminal ditimpakan kepada Suthep sebagaimana Abhisit dan kami ingin pemerintah membuat komite independen untuk menginvestigasi kekerasan politik baru-baru ini,” kata salah satu pemimpin kaus merah Weng Tojirakarn. “Kami tidak dapat mengakhiri protes tanpa rekonsiliasi sesungguhnya, dimana pemerintah juga harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka.”
Mengenai tuntutan terhadap Abhisit, kaus merah meminta hal itu dilakukan ketika kekebalan Abhisit berakhir saat sidang parlemen ditutup 21 Mei nanti.
Tapi pemerintah menyatakan syarat terbaru yang diajukan kaus merah tidak jelas. “Pemerintah melakukan yang terbaik,” kata juru bicara pemerintah Panitan Wattanayagorn. “Tidak jelas bagi saya apa yang mereka tuntut, karena itu kami tidak bisa menanggapi sesuatu yang tidak kami pahami.”
Syarat terbaru yang diajukan kaus merah, yang berkemah di beberapa ruas jalan di bangkok, jelas akan menambah deretan penghalang yang membuat krisis politik di Thailand sulit diakhiri.
REUTERS | SUNARIAH
Demonstran yang bernama resmi Fron Persatuan Demokrasi Melawan Kediktatoran (UDD), sebelumnya menerima batas waktu yang diusulkan pemerintah untuk menggelar pemilu 14 November mendatang. Namun usulan ini diterima sepenuhnya jika Suthep dituntut oleh polisi.
“Kami ingin tuduhan kriminal ditimpakan kepada Suthep sebagaimana Abhisit dan kami ingin pemerintah membuat komite independen untuk menginvestigasi kekerasan politik baru-baru ini,” kata salah satu pemimpin kaus merah Weng Tojirakarn. “Kami tidak dapat mengakhiri protes tanpa rekonsiliasi sesungguhnya, dimana pemerintah juga harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka.”
Mengenai tuntutan terhadap Abhisit, kaus merah meminta hal itu dilakukan ketika kekebalan Abhisit berakhir saat sidang parlemen ditutup 21 Mei nanti.
Tapi pemerintah menyatakan syarat terbaru yang diajukan kaus merah tidak jelas. “Pemerintah melakukan yang terbaik,” kata juru bicara pemerintah Panitan Wattanayagorn. “Tidak jelas bagi saya apa yang mereka tuntut, karena itu kami tidak bisa menanggapi sesuatu yang tidak kami pahami.”
Syarat terbaru yang diajukan kaus merah, yang berkemah di beberapa ruas jalan di bangkok, jelas akan menambah deretan penghalang yang membuat krisis politik di Thailand sulit diakhiri.
REUTERS | SUNARIAH
