TEMPO Interaktif, Bangkok - Pejabat pemerintah Thailand mempertimbangkan tawaran perdamaian oleh puluhan ribu pengunjuk rasa yang menuntut pemilihan umum, setelah enam minggu mematikan Bangkok.

Kelompok “Baju Merah” sebagai pendukung mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra mengatakan, mereka akan mengakhiri pendudukan selama tiga minggu di distrik perbelanjaan mewah Bangkok jika pemerintah membubarkan parlemen dan menyerukan pemilu dalam 30 hari.

Tidak jelas apakah pemerintah dukungan militer dari Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva akan setuju dengan jadwal tersebut. "Pemerintah mungkin harus setuju untuk jangka waktu tiga bulan, tapi ini tidak berarti ini akan mengurangi ketegangan," kata Pitch Pongsawat, seorang ilmuwan politik di Universitas Chulalongkorn. "Sepertinya tidak akan bisa mengontrol nyata tentang apa yang terjadi di jalanan."

Pejabat pemerintah Thailand bertemu pada Sabtu ini untuk mempertimbangkan tawaran kelompok “Baju Merah” setelah pembicaraan dengan para pemimpin demonstran, Jumat malam.

Sebelumnya, serangkaian ledakan granat dan menewaskan satu orang serta melukai 88 orang pada hari Kamis di jantung distrik bisnis Bangkok. Resiko kekerasan lebih lanjut tetap tinggi. Ribuan tentara bersenjata berjaga-jaga di persimpangan kota. Sedang demonstran pro-pemerintah sering berkumpul di luar barikade. Mereka memicu bentrokan kecil.

Di antara tuntutan baru mereka, “Baju Merah” ingin Abhisit untuk memulai penyelidikan independen menyusul bentrokan yang menewaskan 25 orang dan melukai ratusan orang dalam usaha untuk membubarkan para pengunjuk rasa pada tanggal 10 April. Selain itu juga mendesak agar pasukan untuk menarik diri dari tempat protes mereka.

Puluhan ribu demonstran tetap berada dalam perkemahan yang memenuhi sebuah distrik department store mewah di pusat Kota Bangkok. Mereka bersumpah untuk tinggal sampai parlemen dibubarkan.

Kemeja merah mengatakan Abhisit yang lahir di Inggris dan berpendidikan di Oxford berkuasa tidak sah pada bulan Desember 2008. Dia dianggap memimpin sebuah koalisi dengan militer setelah pengadilan membubarkan partai pro-Thaksin yang memimpin pemerintah Thailand sebelumnya.

REUTERS| NUR HARYANTO