TEMPO Interaktif, MANILA - Jaksa Agung Filipina Claro Arellano memprotes keputusan Menteri Kehakiman Alberto Agra yang telah memerintahkan pembebasan dua anggota klan Ampatuan pada Jumat (16/4). Padahal keduanya diduga terkait dalam kasus pembantaian massal di Maguindanao yang menelan 57 korban jiwa termasuk 31 wartawan pada akhir November 2009
"Departemen Kehakiman semestinya menjadi pedang dan perisai bagi hukum dan ketertiban," kata Jaksa Agung Arellano, Senin (19/4). "Keputusan ini kian membuktikan anggapan masyarakat bahwa sistem peradilan pidana kita impoten apabila berhadapan dengan orang-orang penting yang memiliki pengaruh politik!"
Mereka yang dilepas Gubernur Wilayah Otonomi Mindanao Zaldy Ampatuan dan sepupunya, Walikota Mamasapano Akmad "Tato" Ampatuan. Menteri Agra beralasan tuduhan berlapis yang dialamatkan kepada kedua pejabat itu lemah dalam pembuktian. "Kesamaan hubungan dan nama tak sertamerta berarti terlibat konspirasi," ujarnya.
Menteri Agra berkeras tak ada saksi mata yang melihat keterlibatan Zaldy dan Akmad. Apalagi, menurut Agra, ada data penerbangan milik Maskapai Philippine Airlines memperlihatkan bahwa Gubernur Zaldy sedang berada di Kota Davao pada saat penyergapan 22 November 2009 itu.
Adapun Istana Malacanang menganggap tuduhan bahwa Presiden Gloria Arroyo terlibat dalam putusan Agra itu mengada-ngada. "Seolah-olah presiden melakukan interfensi demi kepentingan pribadi dan politik," ujarnya seraya menambahkan bahwa tudingan ke Malacanang itu bagian dari kampanye politik.
Maklumlah Klan Ampatuan selama ini memang dikenal dekat dekat Arroyo. Senator Francis Pangilinan menuding pembebasan Zaldy dan Akmad itu bertujuan untuk membuka jalan bagi kandidat yang didukung Arroyo pada pemilihan umum 10 Mei mendatang. "Ini merupakan langkah yang disengaja agar mereka bisa menuai suara buat Arroyo," kata Pangilinan.
Pangilinan, yang juga manajer kampanye kandidat partai oposisi Senator Benigno Aquino, putra mendiang Presiden Corazon Aquino ini, mengatakan keputusan membebaskan kedua "gembong politik" itu sebagai perbuatan yang keji. "Karena itu keputusan ini mesti dtentang dan dikutuk!" ujar tokoh Partai Liberal ini.
| INQUIRER | PHILSTAR | ANDREE PRIYANTO
"Departemen Kehakiman semestinya menjadi pedang dan perisai bagi hukum dan ketertiban," kata Jaksa Agung Arellano, Senin (19/4). "Keputusan ini kian membuktikan anggapan masyarakat bahwa sistem peradilan pidana kita impoten apabila berhadapan dengan orang-orang penting yang memiliki pengaruh politik!"
Mereka yang dilepas Gubernur Wilayah Otonomi Mindanao Zaldy Ampatuan dan sepupunya, Walikota Mamasapano Akmad "Tato" Ampatuan. Menteri Agra beralasan tuduhan berlapis yang dialamatkan kepada kedua pejabat itu lemah dalam pembuktian. "Kesamaan hubungan dan nama tak sertamerta berarti terlibat konspirasi," ujarnya.
Menteri Agra berkeras tak ada saksi mata yang melihat keterlibatan Zaldy dan Akmad. Apalagi, menurut Agra, ada data penerbangan milik Maskapai Philippine Airlines memperlihatkan bahwa Gubernur Zaldy sedang berada di Kota Davao pada saat penyergapan 22 November 2009 itu.
Adapun Istana Malacanang menganggap tuduhan bahwa Presiden Gloria Arroyo terlibat dalam putusan Agra itu mengada-ngada. "Seolah-olah presiden melakukan interfensi demi kepentingan pribadi dan politik," ujarnya seraya menambahkan bahwa tudingan ke Malacanang itu bagian dari kampanye politik.
Maklumlah Klan Ampatuan selama ini memang dikenal dekat dekat Arroyo. Senator Francis Pangilinan menuding pembebasan Zaldy dan Akmad itu bertujuan untuk membuka jalan bagi kandidat yang didukung Arroyo pada pemilihan umum 10 Mei mendatang. "Ini merupakan langkah yang disengaja agar mereka bisa menuai suara buat Arroyo," kata Pangilinan.
Pangilinan, yang juga manajer kampanye kandidat partai oposisi Senator Benigno Aquino, putra mendiang Presiden Corazon Aquino ini, mengatakan keputusan membebaskan kedua "gembong politik" itu sebagai perbuatan yang keji. "Karena itu keputusan ini mesti dtentang dan dikutuk!" ujar tokoh Partai Liberal ini.
| INQUIRER | PHILSTAR | ANDREE PRIYANTO
