TEMPO Interaktif, Bangkok -Para pemimpin Fron Persatuan untuk Demokrasi Anti Kediktatoran yang mengerahkan massa Kaus Merah akan melaporkan diri ke polisi untuk mengganti taktik politik mereka yang dinilai melanggar hukum. Hal ini, untuk memberi ruang mengubah persepsi pemerintah dan masyarakat Thailand yang menilai bahwa Kaus Merah telah melanggar hukum.
“Ini untuk memberi kesempatan pemerintah berpikir tentang langkah mereka kepada kami,” ujar Jaran Dipatichai, salah satu pemimpin demonstran itu kepada Yophiandi dari Tempo sore ini. Laporan 24 pemimpin Kaus Merah akan dilakukan pada 15 Mei mendatang.
Menurut Jaran, keputusan ini diambil untuk melindungi masyarakat yang akan terkena imbas bila militer dan polisi kembali nekat datang dan menembaki masyarakat seperti kejadian di Monumen Demokrasi. Terbukti, kata Jaran, pemerintah akan melakukan apapun untuk menangkap mereka, seperti yang terjadi dengan ketiga pemimpin lain yang sempat akan ditangkap di Hotel SC Park.
Ini juga untuk membuat surat perintah penangkapan mereka tak berlaku lagi karena sudah menjalani hukuman. “Kami bisa keluar dengan jaminan setelah melapor,” kata Jaran. Sebab, sistem hukum di Thailand memungkinkan seseorang yang melanggar hukum bisa dijamin dengan uang maupun orang yang terhormat. “Kami punya banyak pendukung anggota parlemen, mereka bisa menjamin kami,” ujarnya.
Langkah ini pun, kata Jaran, untuk melihat keseriusan pemerintah menyelesaikan pertikaian politik selama lebih dari sebulan ini. “Kami ingin parlemen bubar, dan pemilu diadakan,” katanya. Makanya, waktu sebulan adalah waktu yang cukup untuk melihat situasi terakhir.
Untuk negosiasi, kata Jaran, Kaus Merah sudah menutup pintu. “Abhisit sudah menembaki rakyatnya. Sudah tak bisa ditolerir,” katanya.
Yophiandi (Bangkok)
“Ini untuk memberi kesempatan pemerintah berpikir tentang langkah mereka kepada kami,” ujar Jaran Dipatichai, salah satu pemimpin demonstran itu kepada Yophiandi dari Tempo sore ini. Laporan 24 pemimpin Kaus Merah akan dilakukan pada 15 Mei mendatang.
Menurut Jaran, keputusan ini diambil untuk melindungi masyarakat yang akan terkena imbas bila militer dan polisi kembali nekat datang dan menembaki masyarakat seperti kejadian di Monumen Demokrasi. Terbukti, kata Jaran, pemerintah akan melakukan apapun untuk menangkap mereka, seperti yang terjadi dengan ketiga pemimpin lain yang sempat akan ditangkap di Hotel SC Park.
Ini juga untuk membuat surat perintah penangkapan mereka tak berlaku lagi karena sudah menjalani hukuman. “Kami bisa keluar dengan jaminan setelah melapor,” kata Jaran. Sebab, sistem hukum di Thailand memungkinkan seseorang yang melanggar hukum bisa dijamin dengan uang maupun orang yang terhormat. “Kami punya banyak pendukung anggota parlemen, mereka bisa menjamin kami,” ujarnya.
Langkah ini pun, kata Jaran, untuk melihat keseriusan pemerintah menyelesaikan pertikaian politik selama lebih dari sebulan ini. “Kami ingin parlemen bubar, dan pemilu diadakan,” katanya. Makanya, waktu sebulan adalah waktu yang cukup untuk melihat situasi terakhir.
Untuk negosiasi, kata Jaran, Kaus Merah sudah menutup pintu. “Abhisit sudah menembaki rakyatnya. Sudah tak bisa ditolerir,” katanya.
Yophiandi (Bangkok)
